“Kalau soal kuota itu menjadi kewenangan Mabes Polri. Mereka yang menentukan dan kami hanya menjalankan,” kata Rodja.
JAYAPURA – Banyaknya aksi protes dan tanya yang disampaikan sejumlah lembaga terkait tak lolosnya anak-anak asli Papua dalam seleksi Bintara Polri tahun 2019 akhirnya ditanggapi oleh Kapolda Papua, Irjend Pol Rudolf Rodja. Ia menyampaikan bahwa ada banyak alasan mengapa banyak anak-anak asli Papua yang tak lolos dalam seleksi tersebut.
Sekalipun kuota yang diberikan sebanyak 70 persen untuk anak asli Papua namun hasilnya hanya 42 persen yang terpakai. Catatan ini membuat miris beberapa lembaga baik DPRP, MRP, termasuk Komnas HAM.
Bahkan ada juga orang tua yang mengadu ke Ombudsman Papua terkait hasil ini. Kata Rodja pihaknya akan membeberkan mengapa banyak anak-anak Papua yang tak lolos. Ia menyebut ada banyak hal yang tak diketahui publik mengapa anak-anak ini tak lolos. “Yang jelas banyak. Ada banyak alasan mengapa tak lolos,” kata Rodja usai menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Flobamora Papua, Sabtu (7/7) di Aula Makorem 172/PWY. Ia mengatakan akan menyampaikan semuanya di hadapan DPRP maupun MRP agar sekaligus menjadi masukan.
“Kalau soal kuota itu menjadi kewenangan Mabes Polri. Mereka yang menentukan dan kami hanya menjalankan,” kata Rodja.
Soal alasan apa saja yang membuat anak-anak Papua tak lolos Kapolda enggan membeberkannya. “Nanti, saya akan menemui DPRP dan MRP untuk menjelaskan semua kepada mereka,” tegasnya.
Sebelumnya berbagai pihak mempertanyakan dimana keberpihakan Polda Papua terhadap anak-anak asli Papua karena ternyata kuota yang diberikan sebanyak 70 persen tak semua terisi. Tak sedikit yang menganggap Polda ingar janji.
Namun ada juga anggota DPRP, Tan Wie Long yang menyebut bahwa soal hasil seleksi ini perlu dilihat dari dua aspek. Persiapan anak itu sendiri maupun proses seleksi. “Harusnya anak-anak dari sekarang sudah disiapkan. Baik fisiknya, akademiknya, kesehatannya dan itu menjadi tanggungjawab anak itu maupun keluarga. Apakah bertekad lolos atau seperti apa. Disamping itu pemerintah daerah juga membantu menyiapkan hal-hal yang mendukung. Jadi jangan setelah gagal barulah semua protes sementara tak ada persiapan yang dilakukan,” imbuhnya. (ade/gin
“Kalau soal kuota itu menjadi kewenangan Mabes Polri. Mereka yang menentukan dan kami hanya menjalankan,” kata Rodja.
JAYAPURA – Banyaknya aksi protes dan tanya yang disampaikan sejumlah lembaga terkait tak lolosnya anak-anak asli Papua dalam seleksi Bintara Polri tahun 2019 akhirnya ditanggapi oleh Kapolda Papua, Irjend Pol Rudolf Rodja. Ia menyampaikan bahwa ada banyak alasan mengapa banyak anak-anak asli Papua yang tak lolos dalam seleksi tersebut.
Sekalipun kuota yang diberikan sebanyak 70 persen untuk anak asli Papua namun hasilnya hanya 42 persen yang terpakai. Catatan ini membuat miris beberapa lembaga baik DPRP, MRP, termasuk Komnas HAM.
Bahkan ada juga orang tua yang mengadu ke Ombudsman Papua terkait hasil ini. Kata Rodja pihaknya akan membeberkan mengapa banyak anak-anak Papua yang tak lolos. Ia menyebut ada banyak hal yang tak diketahui publik mengapa anak-anak ini tak lolos. “Yang jelas banyak. Ada banyak alasan mengapa tak lolos,” kata Rodja usai menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Flobamora Papua, Sabtu (7/7) di Aula Makorem 172/PWY. Ia mengatakan akan menyampaikan semuanya di hadapan DPRP maupun MRP agar sekaligus menjadi masukan.
“Kalau soal kuota itu menjadi kewenangan Mabes Polri. Mereka yang menentukan dan kami hanya menjalankan,” kata Rodja.
Soal alasan apa saja yang membuat anak-anak Papua tak lolos Kapolda enggan membeberkannya. “Nanti, saya akan menemui DPRP dan MRP untuk menjelaskan semua kepada mereka,” tegasnya.
Sebelumnya berbagai pihak mempertanyakan dimana keberpihakan Polda Papua terhadap anak-anak asli Papua karena ternyata kuota yang diberikan sebanyak 70 persen tak semua terisi. Tak sedikit yang menganggap Polda ingar janji.
Namun ada juga anggota DPRP, Tan Wie Long yang menyebut bahwa soal hasil seleksi ini perlu dilihat dari dua aspek. Persiapan anak itu sendiri maupun proses seleksi. “Harusnya anak-anak dari sekarang sudah disiapkan. Baik fisiknya, akademiknya, kesehatannya dan itu menjadi tanggungjawab anak itu maupun keluarga. Apakah bertekad lolos atau seperti apa. Disamping itu pemerintah daerah juga membantu menyiapkan hal-hal yang mendukung. Jadi jangan setelah gagal barulah semua protes sementara tak ada persiapan yang dilakukan,” imbuhnya. (ade/gin
