WAMENA- Kedatangan rombongan majelis perwakilan rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Kabupaten Jayawijaya, Selasa (3/3) bukan untuk penentuan pendapat rakyat (Pepera).
Penandatanganan Ikrar kebangsaan yang berlangsung di Jayawijaya oleh pimpinan parlemen negara itu menyebabkan sejumlah masyarakat mendatangi Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo mempertanyakan hal tersebut.
“Masyarakat menilai ini Pepera kedua yang ditandatangani tanpa melibatkan masyarakat. Saya tidak tahu apakah ada Pepera atau tidak, tetapi menurut saya tidak ada Pepera kedua. Itu hanya ikrar kebangsaan,”ungkapnya kemarin
Jhon Wempi Wetipo mengatakan Kementerian PUPR tidak ada kaitannya dengan penandatanganan ikrar kebangsaan yang dilakukan di salah satu hotel di Jayawijaya. Mantan Bupati Jayawijaya dua periode ini berada di Jayawijaya untuk melihat perkembangan perbaikan bangunan rusak pascarusuh 2019 lalu.
“Saya dengan menteri tugasnya di lapangan membangun infrastruktur, jadi tidak ada urusan dengan ikrar kebangsaan yang ditandatangani hari ini. Kami (PUPR) hanya membantu menyiapkan prasastinya, tetapi urusannya kita tidak tahu,” katanya.
Ikrar kebangsaan isinya sudah jelas dan yang menandatangai juga pimpinan lembaga tinggi negara dan perwakilan DPR dan DPD RI disana seperti Yoris Raweyai dan DR. Fileb Wamahma. tidak ada urusannya penandatangan Prasasti Ikrar kebangsaan itu dengan PUPR.
“Ssebelum mereka datang saya sudah lebih dulu datang 2 hari lalu dan menginap disini untuk melihat Progres pembangunan karena presiden harapkan harus dituntaskan pada bulan April 2020 ini,”ujarnya
Secara terpisah Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menjelaskan bahwa penandatanganan ikrar kebangsaan itu merupakan komitmen MPR, DPR dan DPD untuk mewujudkan Papua yang aman, damai. sehingga ini yang diharapkan pemerintah pusat harus mempunyai perhatian khusus untuk permasalahan di Papua.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dari pusat yang memiliki komitmen untuk bagaimana Papua aman, damai, itu yang kami harap pemerintah pusat punya perhatian khusus,” tutupnya. (jo/tri)
