WAMENA – Ratusan warga dari Distrik Aslokobal Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor Otonom untuk melakukan penyampaian aspirasi kepada Bupati Jayawijaya, untuk mengambil keputusan mengganti kepala Distrik wilayah tersebut dengan anak asli dari Distrik itu. Sebab warga menilai jika fungsi kontrol kepala Distrik tak berjalan, sehingga dana desa yang dikucurkan tak bermanfaat penggunaannya.
Koordinator aksi Hernimus Asso mengakui sejak kepala distrik menjabat, tidak ada perubahan dalam arti masalah kesejahteraan, ekonomi, sosial kesehatan artinya fungsi kontrolnya tak ada. Oleh karena itu, akhirnya dana desa yang dicairkan dari Pemda ini realisasinya tidak begitu bermanfaat, akhirnya tidak ada pembangunan di sembilan kampung di Distrik Asolokobal
“Kepala distrik tidak pernah masuk kantor, ATK di dalam tidak ada, bagaimana mau kerja dan ini sudah lama sekali lima tahun lebih berlangsung,”ungkapnya, senin (2/11) kemarin.
Menurut Hernimus, warga Distrik Asolokobal merasa dikorbankan, oleh karena itu pihaknya yang intelektual mengumpulkan masyarakat lalu melakukan evaluasi, tetapi memang jam kerja hanya hari Selasa dengan Kamis, sementara stafnya 37 orang tetapi masuk setelah itu jam 10 kembali pulang.
“Oleh karena itu, kami minta ganti kepala distrik. kami masyarakat ada calonkan dua orang yang diusung untuk bisa bisa menggantikan kepala distrik Asolokobal yang ada saat ini,”jelas Hernimus
Menyikapi permintaan warga Asolokobal Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, menyatakan sebenarnya warga Asolokobal yang datang sejak pagi ke Kantor otonom, bukan melakukan aksi demo, mereka hanya menyampaikan aspirasinya tentang kepala distrik.
“Mereka minta harus anak asli Asolokobal yang harus menjadi kepala distrik di sana, kami sudah menerima aspirasi mereka dan kami akan pelajari dalam tim untuk pembahasan ke depan untuk aspirasi tersebut,”bebernya.
Ia juga menyampaikan , tak bisa langsung melakukan pergantian kepala distrik begitu saja. Sebab ada tahapan yang harus dilalui pemerintah dengan penilaian, dimana ada tim Baperjakat yang nanti menentukan hasil rapat dengan kriterianya nanti.
“Kita akan lihat hasil evaluasi kinerja yang dilakukan Baperjakat untuk bisa melakukan penilaian kinerja kepala distrik, sehingga pemerintah punya alasan untuk melakukan pergantian, namun kalau untuk langsung diganti belum bisa dilakukan,”pungkasnya. (jo/tri)
