WAMENA-Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua memastikan untuk pembangunan kembali pertokoan yang rusak maupun terbakar akibat kerusuhan 23 September 2019, seluruhnya akan diserahkan kepada kontraktor asli Papua untuk membangun kembali bangunan tersebut.
Menurut Bupati, kebijakan ini agar kontraktor asli Papua juga dapat dilibatkan pemulihan kota Wamena. Dimana nantinya segala pengerjaannya akan dibagi merata, sehingga mereka bisa ikut bertanggungjawab dalam pemulihan Kota Wamena secepatnya.
“Saya akan panggil Ketua Gapensi Jayawijaya memprioritaskan ke anak-anak putra daerah mereka yang bekerja, saya yakin mereka, karena banyak pekerjaan fisik yang dikerjakan para pengusaha asli Papua,” kata Banua usai rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di salah satu hotel di Wamena, Selasa (5/11).
Kata bupati, setiap kontraktor asli Papua akan dibagi empat atau lima unit ruko untuk dikerjakan sehingga pengusaha yang ada mendapatkannya. Pembangian ini sesuai dengan keinginan presiden yang menginginkan agar pekerjaan pembangunan ini harus dikerjakan oleh pengusaha asli Papua.
“Ruko seluruhnya ada 400-an dari Wouma sampai di Pikhe, nanti kami juga akan fasilitasi ke Bank Papua untuk membantu mereka untuk kredit dulu, karena mereka harus bekerja dulu baru kementerian mengecek pembangunnya. Jika selesai baru akan dibayarkan, sehingga kami akan membackup mereka ke bank Papua untuk membantu,” tegas Banua.
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Cornelis Sagrim mengatakan bahwa untuk pertokoan memang ada permintaan pembangunannya ditangani oleh pengusaha lokal, namun hal itu akan dikoordinasikanlagi bersama bupati terkait pembangian pengusaha siapa saja yang kerjakan.
“Kita tinggal menerima daftarnya dan kita akan sesuaikan dengan perhitungan biaya. Karena ini pekerjaan sangat darurat sehingga harus dikerjakan dulu, setelah itu akan dibayarkan. Kami juga sedang lakukan revisi di pusat untuk penanganan rekonsiliasi di Wamena,” kata Cornelis Sagrim.
Sementara itu Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo Hargo mengatakan, rehabilitasi Jayawijaya ini tidak boleh ada perbedaan data karena presiden telah memerintah untuk secepatnya dilakukan. “Harus koordinasi sinkron antar semua pihak, jadi kita datang kesini melakukan rapat koordinasi dan meyakinkan apa yang sudah dikerjakan semuanya tepat sasaran tidak boleh lagi kesimpangsiuran,”kata Dody.(jo/tri)
