MERAUKE- Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT, melantik kepala sekolah baik SD, SMP dan SMA-SMK serta Kepala Puskesmas (Kapus) serta jabatan fungsional lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, di Swiss Belhotel Merauke, Selasa (29/8).
Dalam pelantikan tersebut, Bupati Romanus Mbaraka, lebih menekankan pada masalah pendidikan yang sampai saat ini masih carut marut, terutama yang ada di kampung-kampung lokal di pedalaman.
Para guru dan kepala sekolah tersebut diingatkan untuk tinggal di tempat tugas melaksanakan tugas dengan baik, mendidik anak-anak bangsa tersebut dengan baik.
Sebab, kata Bupati Romanus Mbaraka, fakta bahwa sampai sekarang masih ada lulusan SD dan SMP yang belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia berharap dengan adanya pelantikan ini, ada perubahan di dunia pendidikan di Merauke, khususnya sekolah-sekolah yang ada di pedalaman.
Meski diakui, masih banyak guru yang melaksanakan tugas dengan baik dan jarang meninggalkan tugasnya. Selain masalah pelaksanaan tugas tersebut, orang nomor satu di Merauke tersebut juga mengingatkan agar dana Bos dikelola dengan baik.
Sebab, saat ini pemeriksaan terhadap setiap anggaran yang digunakan semakin transparan dan lebih rinci. Ini karena menurut bupati Romanus Mbaraka, masih ada sekitar Rp 11 miliar dana Bos tersebut yang belum dapat dipertangungjawabkan oleh pihak sekolah.
Tak hanya itu, bupati Romanus Mbaraka, juga mengingatkan para kepala sekolah untuk tidak mengangkat guru honor di sekolah. Karena secara aturan, kepala sekolah tidak memiliki kewenangan mengangkat tenaga honorer sekolah.
‘’Jangan berikan mereka harapan palsu. Kasihan mereka (guru honorer,red) nasib mereka menggantung. Mereka dikasih honor setiap bulan Rp 300 ribu dengan harapan mereka suatu sata diangkat menjadi ASN. Saya kasih tahun ini karena mengerti aturan,’’ terangnya.
Lebih baik, lanjut bupati, jika ada kebutuhan guru yang sangat mendesak diusulkan ke Dinas Pendidikan, karena di dinas ada pengangkatan guru kontrak. Adapun pejabat yang dilantik bupati tersebut terdiri dari 59 pejabat TK, 195 Kepsek SD, 50 Kepsek SMP, 15 Kepsek SMA, 13 Kepsek SMK, 1 pejabat kepala satuan pendidikan non formal, 25 Kepala Puskesmas dan 468 pejabat fungsional tertentu. (ulo/tho)
