Hal ini dikatakan Kepala Guru Penggerak Papua Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi Fatkurohmah, SPd, MPd saat melakukan Kunker di SD Negeri Inpres Kota Baru, Distrik Abepura, dilanjutkan ke TK ABA Abepura, Senin (1/8).
“Pembukaan MPLS hari pertama ini bagi siswa kelas 10 di SMA YPK Diaspora dan ada sekitar 85 siswa dari berbagai lulusan SMP. Bukan hanya di kota Jayapura saja, tapi ada dari daerah lain seperti Biak, Wamena, dan beberapa daerah lainnya," jelas Kepala Sekolah SMA YPK Dispora Kotaraja Alfrets S.Pd.,M.Pd
Debora mengatakan selama tiga hari dilaksanakannya MPLS, anak-anak diberikan pengenalan lingkungan sekolah, termasuk para guru di sekolah yang mengajar. Dalam kegiatan ini, peserta didik juga memperkenalkan diri kepada teman-teman, supaya mereka saling mengenal dan lebih akrab
Sedangkan untuk jumlah peserta didik baru yang diterima SMP se-Kota Jayapura kuotanya sebanyak 5.257 orang dan lulusan kali ini jumlah siswanya di SD/MI se-Kota Jayapura sebanyak 5.043 orang. Jadi ada penambahan kuota peserta didik baru jenjang SMP di Kota Jayapura.
"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu Bapak Bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMPN 1, " kata Sihar Tobing, Jumat (24/6).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Debora B. Rumbino menyampaikan bahwa juknis untuk PPDB sebenarnya sudah dibuat. Namun setelah pihal Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua melakukan audiens dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, maka masih ada yang harus diubah dan ditambahkan.
"Tahun ini penyelenggaraan kegiatan KBM sudah dipastikan berjalan normal kembali, tatap muka full di sekolah,"kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Mokay, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Jayapura, Senin (20/6) kemarin.
Di sisi lain, Pemkab Jayapura diketahui tidak tinggal diam. Mereka masih berupaya keras mencari anggaran untuk membangun baru sekolah yang sudah berhasil mencetak cukup banyak pejabat tinggi di Tanah Papua itu.
Marga Ondi, pemilik ulayat di lokasi SMP Negeri 1 Sentani, meminta agar sekolah tersebut dikosongkan. Meskipun saat ini masih suasana libur, namun mereka meminta seluruh sarana belajar dan sarana penunjang milik para guru dan siswa di sekolah itu dikeluarkan.
