MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Selatan sedang mengkaii dan menyusun Standar Satuan Harga (SSH) sebagai salah satu kelengkapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 mendatang.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Selatan. Mansur M., mengungkapkan, pertemuan secara keseluruhan dengan pimpinan OPD ini merupakan persiapan penyusunan SSH tahun 2024.
“Penyusunan SSH tahun lalu itu masih banyak kekurangan, terdapat kelemahan-kelemahan yang belum termuat di tahun 2023 sehingga dilakukan perbaikan untuk penyusunan anggaran belanja tahun 2024 sehingga hari ini kita mulai ibarat launching dulu, setelah itu semunya nanti kita bagi formnya ke seluruh OPDbuntuk melihat danbmengoreksi, menambah yang kurang karena semua OPD yang tahu karena menjadi tugas pokoknya sehari-hari,” katanya.
Setelah itu, pihaknya menunggu sekira satu minggu ke depan untuk pertemuan lagi dengan para ahli baik dari Jakarta, UGM, Uncen dan lainnya untuk sama sama melakukan FGD.
Setelah itu kemudian dilakukan survey lagi untuk dirumuskan oleh tim SSH lalu dirapatkan oleh TPAD selanjutnya disahkan dengan peraturan gubernur.
“SSH ini sebagai salah satu kelengkapan untuk memyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024. Satuan harga ini tidak melihat kondisi harga yang ada di Merauke tapi juga dari 3 kabupaten lainnya di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, ” terangnya.
Dikatakan, adanya penyesuaian harga yang kemungkinan bisa dilakukan setiap tahunnya diantara dengan melihat tingkat inflasi yang terjadi dalam satu tahun periode tersebut. (*)
MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Selatan sedang mengkaii dan menyusun Standar Satuan Harga (SSH) sebagai salah satu kelengkapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 mendatang.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Selatan. Mansur M., mengungkapkan, pertemuan secara keseluruhan dengan pimpinan OPD ini merupakan persiapan penyusunan SSH tahun 2024.
“Penyusunan SSH tahun lalu itu masih banyak kekurangan, terdapat kelemahan-kelemahan yang belum termuat di tahun 2023 sehingga dilakukan perbaikan untuk penyusunan anggaran belanja tahun 2024 sehingga hari ini kita mulai ibarat launching dulu, setelah itu semunya nanti kita bagi formnya ke seluruh OPDbuntuk melihat danbmengoreksi, menambah yang kurang karena semua OPD yang tahu karena menjadi tugas pokoknya sehari-hari,” katanya.
Setelah itu, pihaknya menunggu sekira satu minggu ke depan untuk pertemuan lagi dengan para ahli baik dari Jakarta, UGM, Uncen dan lainnya untuk sama sama melakukan FGD.
Setelah itu kemudian dilakukan survey lagi untuk dirumuskan oleh tim SSH lalu dirapatkan oleh TPAD selanjutnya disahkan dengan peraturan gubernur.
“SSH ini sebagai salah satu kelengkapan untuk memyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024. Satuan harga ini tidak melihat kondisi harga yang ada di Merauke tapi juga dari 3 kabupaten lainnya di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, ” terangnya.
Dikatakan, adanya penyesuaian harga yang kemungkinan bisa dilakukan setiap tahunnya diantara dengan melihat tingkat inflasi yang terjadi dalam satu tahun periode tersebut. (*)
