MERAUKE- Bupati Merauke Drs Romanus Mbraka,MT, dalam waktu dekat akan menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta terkait dengan rencana peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi di Papua dan pelantikan penjabat gubernurnya. Hal itu diungkapkan bupati Romanus Mbaraka, MTY menjawab pernyataan media ini terkait dengan persiapan Merauke sebagai titik peremian 3 DOB provinsi tersebut, Selasa (27/9).
‘’Sudah ada informasi resmi dari Pak Mendagri kepada saya. Nanti saya akan bergeser ke Jakarta untuk kita bicara tentang persiapan pelantikan carateker plus peresmian kantor penjabat Papua Selatan dan 2 kantor penjabat gubernur lainnya di tanah Papua,’’ kata bupati Romanus Mbaraka.
Soal rencana pelantikan penjabat gubernur dan peresmian 3 DOB tersebut, menurut bupati bahwa rencananya Oktober 2022 dan paling lambat Januari 2023 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yakni 6 bulan setelah penetapan undang-undang.
Sekadar diketahui, untuk kantor sementara Gubernur Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyerahkan gedung negara dan papan nama dari kantor gubernur PPS tersebut telah ditancapkan. Selain itu, juga hotel Asmat yang berhadapan dengan gedung negara tersebut dipersiapkan untuk tempat kerja dari Sekda PPS. (ulo)
MERAUKE- Bupati Merauke Drs Romanus Mbraka,MT, dalam waktu dekat akan menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta terkait dengan rencana peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi di Papua dan pelantikan penjabat gubernurnya. Hal itu diungkapkan bupati Romanus Mbaraka, MTY menjawab pernyataan media ini terkait dengan persiapan Merauke sebagai titik peremian 3 DOB provinsi tersebut, Selasa (27/9).
‘’Sudah ada informasi resmi dari Pak Mendagri kepada saya. Nanti saya akan bergeser ke Jakarta untuk kita bicara tentang persiapan pelantikan carateker plus peresmian kantor penjabat Papua Selatan dan 2 kantor penjabat gubernur lainnya di tanah Papua,’’ kata bupati Romanus Mbaraka.
Soal rencana pelantikan penjabat gubernur dan peresmian 3 DOB tersebut, menurut bupati bahwa rencananya Oktober 2022 dan paling lambat Januari 2023 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yakni 6 bulan setelah penetapan undang-undang.
Sekadar diketahui, untuk kantor sementara Gubernur Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyerahkan gedung negara dan papan nama dari kantor gubernur PPS tersebut telah ditancapkan. Selain itu, juga hotel Asmat yang berhadapan dengan gedung negara tersebut dipersiapkan untuk tempat kerja dari Sekda PPS. (ulo)
