Ketua Yayasan YPK Merauke Soleman Jambormias mengatakan bahwa kehadiran YPK dan YPPK pertama di Tanah Papua untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua di negeri ini. Namun yang menjadi miris, karena guru-guru ASN tidak bisa lagi ditempatkan di sekolah-sekolah yayasan karena aturan.
Maka percaya atau tidak, jika suatu ketika Pemerintah Pusat menarik dana BOS dari sekolah-sekolah, pasti tutup. Karena sekarang ini YPK bisa jalan karena adanya dana BOS yang sumbernya dari pusat,’’ katanya.
Sementara jika sekolah-sekolah YPK menarik uang dari siswa maka yang terjadi sebagian anak tidak bisa bayar SPP karena sekitar 90 persen anak yang ada di YPK adalah anak-anak asli Papua.
‘’Karena YPK selama ini selalu menjadi tempat pembuangan anak-anak. Jarang anak yang orang tuanya memasukan anaknya ke YPK. Saya sangat memahami ini karena saya 15 tahun sebagai guru di YPK,’’ tandas Soleman Jambormias yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariswisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan.
Karena itu, Soleman Jambormias mengharapkan adanya kebijakan khusus untuk para guru ASN tersebut dapat ditempatkan di sekolah yayasan di Tanah Papua, karena di Papua ada UU Otonomi Khusus yang diakui oleh negara. Sebab, menurutnya, guru honorer di YPK yang diangkat baik sebagai ASN maupun P3K ditempatkan sesuai dengan SK dan tidak kembali ke YPK. ‘’Pertanyaannya, siapa lagi yang akan mengajar di YPK nanti,’’ jelasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketua Yayasan YPK Merauke Soleman Jambormias mengatakan bahwa kehadiran YPK dan YPPK pertama di Tanah Papua untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua di negeri ini. Namun yang menjadi miris, karena guru-guru ASN tidak bisa lagi ditempatkan di sekolah-sekolah yayasan karena aturan.
Maka percaya atau tidak, jika suatu ketika Pemerintah Pusat menarik dana BOS dari sekolah-sekolah, pasti tutup. Karena sekarang ini YPK bisa jalan karena adanya dana BOS yang sumbernya dari pusat,’’ katanya.
Sementara jika sekolah-sekolah YPK menarik uang dari siswa maka yang terjadi sebagian anak tidak bisa bayar SPP karena sekitar 90 persen anak yang ada di YPK adalah anak-anak asli Papua.
‘’Karena YPK selama ini selalu menjadi tempat pembuangan anak-anak. Jarang anak yang orang tuanya memasukan anaknya ke YPK. Saya sangat memahami ini karena saya 15 tahun sebagai guru di YPK,’’ tandas Soleman Jambormias yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariswisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan.
Karena itu, Soleman Jambormias mengharapkan adanya kebijakan khusus untuk para guru ASN tersebut dapat ditempatkan di sekolah yayasan di Tanah Papua, karena di Papua ada UU Otonomi Khusus yang diakui oleh negara. Sebab, menurutnya, guru honorer di YPK yang diangkat baik sebagai ASN maupun P3K ditempatkan sesuai dengan SK dan tidak kembali ke YPK. ‘’Pertanyaannya, siapa lagi yang akan mengajar di YPK nanti,’’ jelasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
