MERAUKE- Ketua Asosiasi Petani Karet Provinsi Papua Selatan Natalis Kaket menilai pemerintah kurang memberikan perhatian kepada petani karet yang ada di Provinsi Papua Selatan. Padahal, sebagian besar atau hampir 100 persen, tanaman karet yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel, Merauke dan Mappi dimiliki oleh orang asli Papua (OAP).
‘’Saya mau katakan bahwa perhatian pemerintah terhadap petani karet ini sangat kurang. Padahal, kita tahu bahwa karet ini dimiliki sebagian besar orang asli Papua,’’ tandas Natalis Kaket, kepada media ini saat berada di Merauke, Selasa (8/4).
Menurutnya, perhatian yang diberikan kepada petani karet tersebut tidak bisa lagi hanya melalui pelatihan yang berlangsung 2-4 hari. Tapi yang harus dilakukan adalah pendampingan secara langsung kepada petani karet bagaimana mengelola karet tersebut sehingga memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
‘’Jadi pendampingannya apakah dengan menggunakan mitra supaya benar-benar terarah. Kalau hanya pelatihan, duduk di ruangan tertutup itu tidak memberikan dampak kepada petani. Tapi, harus pendampingan sampai petani benar-benar paham,’’ jelasnya.
Dikatakan, pemerintah Belanda saat itu sudah membagi berdasarkan potensi wilayah. Yakni untuk daerah pesisir di Merauke di tanam padi. Sementara untuk wilayah Bupul Merauke sampai ke Boven Digoel dan Mappi khususnya daerah Bade ditanam karet. Namun setelah Belanda tersebut, para petani karet tidak diperhatikan lagi.
‘’Perjalanan karet ini pasang surut karena itu tadi. Dan hampir seluruh komoditi di tanah Papua hampir sama saja, karena tidak diseriusi pemerintah,’’ jelasnya.
MERAUKE- Ketua Asosiasi Petani Karet Provinsi Papua Selatan Natalis Kaket menilai pemerintah kurang memberikan perhatian kepada petani karet yang ada di Provinsi Papua Selatan. Padahal, sebagian besar atau hampir 100 persen, tanaman karet yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel, Merauke dan Mappi dimiliki oleh orang asli Papua (OAP).
‘’Saya mau katakan bahwa perhatian pemerintah terhadap petani karet ini sangat kurang. Padahal, kita tahu bahwa karet ini dimiliki sebagian besar orang asli Papua,’’ tandas Natalis Kaket, kepada media ini saat berada di Merauke, Selasa (8/4).
Menurutnya, perhatian yang diberikan kepada petani karet tersebut tidak bisa lagi hanya melalui pelatihan yang berlangsung 2-4 hari. Tapi yang harus dilakukan adalah pendampingan secara langsung kepada petani karet bagaimana mengelola karet tersebut sehingga memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
‘’Jadi pendampingannya apakah dengan menggunakan mitra supaya benar-benar terarah. Kalau hanya pelatihan, duduk di ruangan tertutup itu tidak memberikan dampak kepada petani. Tapi, harus pendampingan sampai petani benar-benar paham,’’ jelasnya.
Dikatakan, pemerintah Belanda saat itu sudah membagi berdasarkan potensi wilayah. Yakni untuk daerah pesisir di Merauke di tanam padi. Sementara untuk wilayah Bupul Merauke sampai ke Boven Digoel dan Mappi khususnya daerah Bade ditanam karet. Namun setelah Belanda tersebut, para petani karet tidak diperhatikan lagi.
‘’Perjalanan karet ini pasang surut karena itu tadi. Dan hampir seluruh komoditi di tanah Papua hampir sama saja, karena tidak diseriusi pemerintah,’’ jelasnya.
