Jika optimalisasi maka yang masuk perengkingan lima keatas yang diambil sementara enam kebawah tidak diambil.
“Kalau optimalisasi dilakukan maka anak-anak yang tidak lulus seleksi dan melakukan demonstrasi tidak terakomodir,” jelasnya. Sementara mereka yang berunjuk rasa itu bukan hanya sistem perengkingan dan nomor urut melainkan tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
“Kalau sekarang kita lakukan optimalisasi sama saja tidak akan menyelesaikan masalah,” jelasnya. Gubernur Apolo mengaku sudah menyurati MenPAN-RB dan menteri sudah menjawab dengan memberi waktu untuk bertemu pada 10 Juli 2025 nanti di Jakarta guna membahas permasalahan ini. “Nantinya saat bertemu menteri, kita meminta kebijakan bahwa bukan optimalisasi tapi pendaftaran ulang,” katanya.
Dengan demikian, anak-anak yang berunjuk rasa ini bisa melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti tes ulang, lantaran kalau optimalisasi tak ada pendaftaran ulang.
“Saya sudah meminta kepada peserta yang tidak lulus dan berunjuk rasa ini bersabar memberikan waktu untuk kami dan juga perwakilan dari mereka bertemu menteri pada 10 Juli nanti,”ujarnya.