Tuesday, September 17, 2024
26.7 C
Jayapura

Alokasi APBN untuk Pembangunan 3 Kantor Utama di 4 DOB Tersisa Rp 5,9 Triliun 

MERAUKE – Alokasi anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk pembangunan 3 kantor utama yakni kantror gubernur, kantor DPR  Papua dan kantor Majelis Rakyat Papua di 4 DOB yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya mengalami penyusutan atau pengurangan.      

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)  Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.

Namun karena readiness kriteria yang  banyak kekurangan di lapangan sehingga dana yang disiapkan  tersebut mengalami mengurangan atau pemotongan.

Baca Juga :  Wapres Pastikan Percepatan Pembangunan di Papua Selatan Berjalan Baik

‘’Karena ini kan  anggarannya 1 tahun dan kalau itu tidak dilaksanakan tahun itu maka dikembalikan ke kas negara,’’ katanya.

  Yang tersisa dari Rp 11 triliun tersebut jelas mantan Bupati Jayawijaya 2 periode itu adalah Rp 5,9 triliun. Dimana dari  anggaran Rp 5,9 triliun itu  akan dikucurkan tahun 2024 ini sebesar Rp 1,1 triliun. Kemudian tahun selanjutnya  akan dikucurkan Rp 4 triliun dan sisanya tahun berikutnya sekitar Rp 800 miliar.

‘’Tapi uang ini tidak cukup untuk membangun 4 DOB. Nanti kalaupun ada kekurangan sambil jalan. Tapi alokasi anggaran yang tersedia tinggal Rp 5,9 triliun,’’ jelasnya.     

Wamen Jhon Wempi Watipo  menjelaskan bahwa dengan berbagai masukan saat  menggelar rapat di Merauke, kemungkinan akan dilakukan evaluasi dengan menggandeng kementrian dan lembaga khususnya Kementrian Keuangan tentang kondisi keuangan yang ada sekarang  sehingga pembangunan fisik di pusat pemerintahan di 4 DOB tersebut bisa berjalan dengan baik, terutama untuk pembangunan kantor  gubernur, kantor DPRP dan MRP.

Baca Juga :  Pemkab Berikan Penghargaan kepada Pembayar Pajak Daerah Terbaik

Sementara untuk kantor-kantor dinas atau OPD lingkungan pemerintah provinsi dari 4 DOB tersebut, jelas Wamendagri  dibiayai dari APBD masing-masing provinsi .

‘’Jadi bagaimana 4 DOB ini mulai membangun perkantoran dengan dana yang  ada sekarang meski memang itu masih terbatas. Tapi harus dimulai dibangun dari sekarang,’’ tandasnya. (ulo)    

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

MERAUKE – Alokasi anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk pembangunan 3 kantor utama yakni kantror gubernur, kantor DPR  Papua dan kantor Majelis Rakyat Papua di 4 DOB yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya mengalami penyusutan atau pengurangan.      

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)  Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.

Namun karena readiness kriteria yang  banyak kekurangan di lapangan sehingga dana yang disiapkan  tersebut mengalami mengurangan atau pemotongan.

Baca Juga :  Di Mappi,  Satu Anggota PPS Meninggal

‘’Karena ini kan  anggarannya 1 tahun dan kalau itu tidak dilaksanakan tahun itu maka dikembalikan ke kas negara,’’ katanya.

  Yang tersisa dari Rp 11 triliun tersebut jelas mantan Bupati Jayawijaya 2 periode itu adalah Rp 5,9 triliun. Dimana dari  anggaran Rp 5,9 triliun itu  akan dikucurkan tahun 2024 ini sebesar Rp 1,1 triliun. Kemudian tahun selanjutnya  akan dikucurkan Rp 4 triliun dan sisanya tahun berikutnya sekitar Rp 800 miliar.

‘’Tapi uang ini tidak cukup untuk membangun 4 DOB. Nanti kalaupun ada kekurangan sambil jalan. Tapi alokasi anggaran yang tersedia tinggal Rp 5,9 triliun,’’ jelasnya.     

Wamen Jhon Wempi Watipo  menjelaskan bahwa dengan berbagai masukan saat  menggelar rapat di Merauke, kemungkinan akan dilakukan evaluasi dengan menggandeng kementrian dan lembaga khususnya Kementrian Keuangan tentang kondisi keuangan yang ada sekarang  sehingga pembangunan fisik di pusat pemerintahan di 4 DOB tersebut bisa berjalan dengan baik, terutama untuk pembangunan kantor  gubernur, kantor DPRP dan MRP.

Baca Juga :  Sejumlah Barang Terlarang Ditemukan di Lapas Merauke

Sementara untuk kantor-kantor dinas atau OPD lingkungan pemerintah provinsi dari 4 DOB tersebut, jelas Wamendagri  dibiayai dari APBD masing-masing provinsi .

‘’Jadi bagaimana 4 DOB ini mulai membangun perkantoran dengan dana yang  ada sekarang meski memang itu masih terbatas. Tapi harus dimulai dibangun dari sekarang,’’ tandasnya. (ulo)    

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya