MERAUKE– Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pendapatan dan belanja negara di tahun 2026 melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2025 lalu. Lewat Pidato Kenegaraan itu, tergambar bahwa lewat APBN 2026, Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) akan mengalami penurunan yang cukup besar.
Jika tahun 2024, TKD hampir 1.000 triliun, maka di tahun 2026, TKD yang akan ditransfer pusat ke daerah dalam hal ini, provinsi, kabupaten dan kota hanya berkisar Rp 650 triliun.
Terkait dengan itu, Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun berharap, TKD yang diterima Provisi Papua Selatan bukan berkurang tapi meningkat dibandingkan dengan tahun 2025.
‘’TKD masih berproses. Harapan kita, TKD yang kita terima bisa meningkat atau bertambah dari tahun 2025 ini,’’ kata Heribertus Silubun, di Kantor DPRP Papua Selatan, Selasa (1/9).
Heribertus Silubun memberi alasan mengapa TKD tersebut harus meningkat dibandingkan TKD yang diterima tahun 2025. Sebab, Provinsi Papua Selatan yang baru dimekarkan 3 tahun ini sangat tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.
‘’’Kalau TKD kita berkurang lagi maka nyakin daerah-daerah akan stagnan. Apalagi kita sebagai daerah baru, provinsi baru,’’ jelasnya.
Herbertus Silubun mengakui bahwa ada arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat rapat nasional di Kendari. Agar pemerintah dan DPR bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga ketika TKD tetap atau mengalami penurunan maka daerah masih bisa menutupinya dengan PAD yang cukup baik.
‘’Tapi karena kita ini masih daerah baru, kita baru melakukan persiapan terkait dengan penetapan Rapemperda yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah,’’ jelasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos