MERAUKE– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Watipo dan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dodi Kurnia Tanjung meninjau lokasi pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kamis (30/05/2024).
Saat melakukan peninjauan itu, Wamendagri dan rombongan Komisi II DPR RI tersebut didampingi Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Sekda Maddaremmeng. Tampak pula Bupati Asmat Elisa Kambu, Pj Bupati Mappi Michael R. Gomar, Wakil Bupati Merauke Riduwan. Kemudian pimpinan OPD lingkup Pemprov Papua Selatan serta sejumlah anggota MRPS.
Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Namun demikian, Ketua Komis II DPR RI Ahmad Dodi Kurnia Tanjung menyampaikan nada kecewanya dengan progres terhadap pembangunan fisik di pusat pemerintah di DOB tersebut. Karena menurut Ahmad Dodi Kurnia Tanjung, untuk Provinsi Papua Barat Daya grounding breaking atau peletakan batu pertama telah dilakukan tahun 2023 lalu. Namun batu yang diletakan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.
‘’Hampir sama sekali tidak ada kemajuannya, tanahnya ada. Dari awal kami masuk ke sana ada stadiun dan katanya sudah pernah ada peletakan batu pertama oleh Wapres. Tapi kami tanya dimana tapi mereka juga tidak tahu. Artinya bartunya sudah hilang,’’ katanya.
Namun begitu, Ahmad Dodi Kurnia Tanjung menyampaikan syukur alhamdulillah, karena sata masuk ke Provinsi Papua Tengah, progresnya cukup bagus.
‘’Diantaranya 4 provinsi baru ini, saya kira Papua Tengah paling maju progresnya,’’ katanya.
Itu karena saat pihaknya baru datang, jalan dari bandara kenuju lokasi pemerintahan yang masih tanah sekarang sudah aspal beton dan sangat bagus sampai ke kawasan inti pemerintahan. Di lokasi inti pemerintahan juga sudah diclearing semua dan sudah ada patok-patok , dimana kantor gubernur, kantor DPR, kantor MRP dna dimana lokasi kantor dinas-dinas.
‘’Disainnya snagat bagus, karena lanscap burung cenderawasih. Maketnya sudah jadi dan sudah ditahu kapan mulai kontruksi bagunan dimulai,’’ katanya.
Lalu di Provinsi Papua Pegunungan, menurut Politisi Partai Golkar itu bahwa dulu belum ada jalan menuju pusat pemerintahan dan sekarang sudah ada jalan meski belum diaspal.
‘’Tempat pertemuan seperti ini dulu maish becek dan sekarang sudah jadi lapangan futsal. Jaid sudah ada spot-spot dan pemerintahannya berinisiatif mengelontorkan anggaran untuk 4 OPD yakni Baperinda, BPKAD, PUPR dna pagar untuk alokasi itu. Sekarang sudah tender dan minggu depan sudah mulai pembangunan,’’’ jelasnya.
Namun saat masuk ke Merauke, lanjut dia, pusat pemerintahan provinsi Papua Selatan tersebut jauh dari pusat Kota Merauke.
‘’Tadi saya jalan kita tidak di jalan utama karena katanya sedang dikerjakan. Tapi itu kan bukan masuk pusat pemerintahan. Menurut saya masuk pusat pemerintahan ini jalannya tidak ada yang berubah dan masih tanah kemudian lubang-lubang dan sebagainya. Di lokasinya juga telah dijelaskan Pj Gubernur Papua Selatan bahwa sudah ada instalasi air yang dibangun di 6 titik. Mungkin baru itu saja yang dibangun,’’ jelasnya.
Ahmad Dodi Kurnia Tanjung mengaku pihaknya ingin ada progres pembangunan fisik di 4 DOB tersebut. Karena dalam UU pembentukan 4 provinsi itu, pemerintah diberi wkatu selama 3 tahun untuk melaksanakan 12 road map diantaranya pembangunan infrastruktur perkantoran tersebut.(ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
