MERAUKE-Sampai Kamis (1/10), tuntutan dari para petani di Merauke saat menggelar aksi demo di depan Kantor Bulog Merauke beberapa hari lalu belum dapat dipenuhi oleh Perum Bulog Merauke. Pasalnya, Perum Bulog Merauke belum mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama Bulog untuk pembelian beras dari petani tersebut.
“Sampai hari ini kebijakannya belum berubah. Masih tetap pembelian gabah kering. Sebagai pelaksana di Merauke, kami hanya mengikuti perintah dari Direktur Utama Bulog. Kalau sudah ada perintah tertulis untuk membeli kembali beras maka kami akan melakukan pengadaan beras,” kata Kepala Perum Bulog Merauke Djabiruddin dihubungi Cenderawasih Pos lewat telpon selulernya, Kamis (1/10).
Yang berlaku saat ini, kata Djabirudin, adalah pembelian gabah kering melalui mitra bulog. Dimana, untuk perkilonya sebesar Rp 5.300. Harga ini sudah berada di pintu gudang bulog dengan persyaratan kadar air 14 persen dan kotoran 3 persen.
Kendati membuka pintu untuk membeli gabah selebar-lebarnya, namun kata Djabiruddin, petani tidak mau menjual gabah kering. Mereka hanya mau menjual beras seperti yang dilakukan selama ini. Petani tidak mau menjual gabah kering tersebut dengan alasan rugi. Harga pembelian para mitra bulog ke petani di bawah harga Rp 5.300/kg beras.
Menurut Djabiruddin bahwa harga pembelian mitra ke petani untuk gabah kering antara Rp 4.200 perkilonya. Ditanya apakah ada kemungkinan Bulog yang akan langsung membeli gabah ke petani tersebut dengan alasan petani tidak mau jual gabah keringnya karena kemungkinan harga pembelian mitra terlalu murah, Djabiruddin menjelaskan bahwa kalaupun Bulog yang akan langsung melakukan pembelian gabah kering ke petani akan tetap memenuhi syarat tersebut, yakni kadar air maksimal 14 persen dan kotoran maksimal 3 persen.
“Kami sudah coba, tapi petani juga tetap tidak mau jual gabah. Maunya beras, karena petani masih memperhitungkan dedak dan menir saat mereka yang giling langsung,’’ terangnya.
Disinggung soal rencana pembelian beras petani oleh Pemkab Merauke sebanyak 10.000 ton, Djabiruddin mengaku mendengar informasi tersebut, namun saat rapat dengan pemkab Merauke yang dipimpin langsung Wakil Bupati Merauke Sularso pada Rabu (30/9), yang dibahas adalah bagaimana SKPD terkait mencari pasar untuk beras petani tersebut. (ulo/tri)
