MERAUKE– Ratusan peserta CPNS Pemprov Papua Selatan tidak lolos testing dan mengatasnamakan diri Sodlidaritas Pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) kembali menggelar aksi demo damai, Senin (30/6). Aksi demo damai yang dilakukan tersebut merupakan yang ke-4 kalinya.
Mereka membawa 2 spanduk dan puluhan pamplet yang berisikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Aksi demo damai yang dikawal ketat Kepolisian Resor Merauke itu diawali dengan berkumpul di Lingkaran Brawijaya.
Setelah itu, kemudian long march menuju Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan yang berada di Jalan Brawijaya Merauke.
Disini, mereka membentangkan spanduk dan menggelar orasi sevara bergantian. Para pendemo diterima Kabag Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Selatan Dominggus Anggawen.
Koordinator Lapangan (Korlap) Dinosius Yodi mengatakan aksi yang dilakukan ini untuk meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan menunda penyerahan SK CPNS tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2025.
Alasan permintaan tersebut, kata dia dengan beberapa alasan diantaranya, dikuota orang Asli Papua terdapat non Papua bisa test di jalur OAP atas rekomendasi dari MRP Papua Selatan. ‘’Kita bicara data dan itu sangat jelas,’’ katanya.
Apalagi lanjutnya bahwa ada pernyataan dari Kabid SDM saat demo ketiga di DPRP alasan MRP mengeluarkan rekomendasi terhadap beberapa non OAP tersebut dengan alasan anak-anak perintis. ‘’Ini kata-kata beliau yang kami kembalikan saat di gedung DPRP. Jadi kami hari ini untuk membela hak-hak kami,’’ katanya.
‘’Tanah kami sudah diambil lewat PSN, apakah hak-hak kami lewat penerimaan CPNS akan di ambil lagi. Kita tuntut keadilan,’’ katanya.
Kabid SDM KPSDM Papua Selatan Dominggus Anggawen yang menerima aspirasi dan tuntutan para pendemo tersebut mengatakan akan menyampaikan ke pimpinan atas untuk bisa melihat kembali.
MERAUKE– Ratusan peserta CPNS Pemprov Papua Selatan tidak lolos testing dan mengatasnamakan diri Sodlidaritas Pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) kembali menggelar aksi demo damai, Senin (30/6). Aksi demo damai yang dilakukan tersebut merupakan yang ke-4 kalinya.
Mereka membawa 2 spanduk dan puluhan pamplet yang berisikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Aksi demo damai yang dikawal ketat Kepolisian Resor Merauke itu diawali dengan berkumpul di Lingkaran Brawijaya.
Setelah itu, kemudian long march menuju Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan yang berada di Jalan Brawijaya Merauke.
Disini, mereka membentangkan spanduk dan menggelar orasi sevara bergantian. Para pendemo diterima Kabag Sumber Daya Manusia BKPSDM Papua Selatan Dominggus Anggawen.
Koordinator Lapangan (Korlap) Dinosius Yodi mengatakan aksi yang dilakukan ini untuk meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan menunda penyerahan SK CPNS tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2025.
Alasan permintaan tersebut, kata dia dengan beberapa alasan diantaranya, dikuota orang Asli Papua terdapat non Papua bisa test di jalur OAP atas rekomendasi dari MRP Papua Selatan. ‘’Kita bicara data dan itu sangat jelas,’’ katanya.
Apalagi lanjutnya bahwa ada pernyataan dari Kabid SDM saat demo ketiga di DPRP alasan MRP mengeluarkan rekomendasi terhadap beberapa non OAP tersebut dengan alasan anak-anak perintis. ‘’Ini kata-kata beliau yang kami kembalikan saat di gedung DPRP. Jadi kami hari ini untuk membela hak-hak kami,’’ katanya.
‘’Tanah kami sudah diambil lewat PSN, apakah hak-hak kami lewat penerimaan CPNS akan di ambil lagi. Kita tuntut keadilan,’’ katanya.
Kabid SDM KPSDM Papua Selatan Dominggus Anggawen yang menerima aspirasi dan tuntutan para pendemo tersebut mengatakan akan menyampaikan ke pimpinan atas untuk bisa melihat kembali.
