MERAUKE – Setelah Polres Merauke mengajukan anggaran pengamanan pada Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke juga telah mengajukan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Merauke. Pasalnya, untuk Pilkada serentak di 2024 mendatang masing-masing dibiayai oleh daerah.
Sekretaris KPU Kabupaten Merauke Alfred B.D. Dodu ditemui media ini mengungkapkan bahwa anggaran Pilkada serentak tersebut sudah diajukan ke Pemerintan Kabupaten Merauke.
‘’Untuk biaya pelaksanaan Pilkada serentak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke, kami telah mengajukan anggaran sebesar Rp 88 miliar. Tentunya, anggaran yang kami ajukan tersebut masih ada rasionalisasi oleh Pemkab Merauke. Kami masih menunggu undangan dari Pemerintah Kabupaten Merauke untuk pembahasan anggaran yang kami ajukan tersebut,’’ terangnya.
Menurutnya, sesuai dengan jadwal yang telah disusun, penandatangan NPHD tersebut dilakukan pada bulan September2023.
‘’Saya perkirakan sekitar awal bulan September 2023 ini sudah ada undangan untuk pembahasan anggaran tersebut,’’ terangnya.
Namun saat pembahasan nanti, Alfred mengaku masih akan mengundang mantan Sekretaris KPU Merauke yang menyusun langsung anggaran tersebut.
‘’Karena beliau yang tahu persis, sehingga saat pembahasan dengan Pemkab Merauke nanti, kami undang beliau,’’ jelasnya.
Dikatakan, dari alokasi anggaran yang diajukan tersebut pembiayaan terbesar adalah pengadaan logistik Pilkada, seperti surat suara, berita acara, tinta, tarpal dan sebagainya. Termasuk honor dari petugas.
Namun karena Pilkada tersebut akan dilakukan serentak dengan pemilihan gubernur, maka menurut nantinya pihaknya akan bicarakan dengan KPU Papua Selatan soal sharing dana.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken, S.Sos mengakui anggaran yang telah diajukan KPU Merauke untuk pembiayaan Pilkada serentak tersebut lebih dari Rp 80 miliar.
‘’Kita telah menerima pengusulan pembiayaan untuk Pilkada 2024 mendatang. Dan di APBD perubahan 2023 ini, kita akan alokasikan tahap pertama antara Rp 10-15 miliar. Sisanya dari Rp 60 miliar akan dialokasikan pada APBD induk 2024 mendatang,’’ tandasnya. (ulo)
