Waket II DPRP Minta Regulasi di Kabupaten dan Provinsi Harus Diselesaikan Lebih DUlu
Biak Numfor – Mimpi menjadikan sektor perikanan Papua sebagai penggerak utama “Ekonomi Biru” kian menguat. Karena itu Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry Mauritz Hamadi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor bersama sejumlah pejabat, Rabu (28/5) kemarin.
Wakei II DPRP itu didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Biak Numfor, Joy Peggy Kafiar, Sekretaris Dinas Perikanan Biak, Desener Ongge, Syahbandar Perikanan Biak, Yeskel Rumasek, serta pengelola Pelabuhan Perikanan (PPI) Fandoi Biak Numfor.
Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry Mauritz Hamadi, menegaskan bahwa Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Fandoi di Biak Numfor dan PPI Depapre di Jayapura adalah dua sentra utama yang harus dikembangkan untuk mencapai visi perikanan berkelas dunia.
“Tujuan kami ke sini, saat kunjungan awal sebulan lalu di PPI Depapre dan saat ini di PPI Fandoi, adalah karena kita melihat kalau bicara sektor perikanan yang berkelas dunia, yang berujung pada Blue Economy, maka kita harus berharap dua PPI ini menjadi sentral kita,” ujar Mukry Mauritz Hamadi, disela-sela kunjungan ke PPI Fandoi Biak Kota, Rabu (28/5) kemarin.
Ia menambahkan, potensi perikanan Papua tidak hanya terpusat di kedua PPI tersebut. Kabupaten lain seperti Kepulauan Yapen dengan potensi rumput lautnya, serta Waropen dengan udang dan kepitingnya, juga memiliki keunggulan yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Semua ini akan menjadi satu keunggulan dari sektor perikanan yang harus kita manfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan dan kemakmuran masyarakat,” tegas Mukry.
Mukry menekankan bahwa tahapan awal yang krusial adalah penyelesaian regulasi di tingkat eksekutif kota dan provinsi. “Semua kita, baik badan eksekutif kota dan provinsi, sudah harus selesai dengan regulasinya. Setelah itu, mari kita tindak lanjuti ke Pemerintah Pusat,” jelasnya.
