SOP Penyediaan MBG Harus Jelas, Untuk Antisipasi Kejadian yang Tak Diinginkan

Graha juga menilai pentingnya keterlibatan pihak sekolah dan orang tua. Selama ini, penyediaan makanan hanya diketahui pengelola atau vendor, sementara sekolah dan peserta didik hanya menerima tanpa mengetahui standar menunya.

“Contohnya di SMPN 3 Jayapura, menunya hanya nasi dan tahu. Kita tidak tahu menu seharusnya seperti apa. Kalau ada SOP yang jelas dan disosialisasikan, sekolah maupun orang tua bisa ikut mengawasi dan mengajukan komplain jika penyediaan tidak sesuai standar,” jelasnya.

Lebih jauh, Graha menekankan agar penyediaan menu MBG juga disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Seperti di Papua, menurutnya menu makanan sebaiknya dipadukan dengan pangan lokal seperti kladi tumbuk, kasbi, maupun bahan pangan tradisional lain yang sudah akrab di lidah masyarakat, tentu dengan memperhatikan kandungan gizinya.

“Jangan disamaratakan dengan daerah lain. Kita punya makanan lokal yang bergizi dan sudah terbiasa dikonsumsi masyarakat Papua. Itu harus masuk dalam pilihan menu MBG,” sarannya.

Selain masalah menu, Graha juga menyoroti target penerima program. Ia menilai pelaksanaan MBG seharusnya lebih diprioritaskan bagi wilayah pedalaman, bukan di kota.

“Di kota rata-rata orang tua masih mampu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Tapi di kampung-kampung, banyak anak berangkat sekolah tanpa sarapan. Justru di sanalah MBG seharusnya hadir,” tandasnya.

Komisi V DPR Papua, lanjut Graha, berencana segera menggelar rapat koordinasi dengan penyedia MBG di Papua. Tujuannya, untuk menyampaikan pandangan dan masukan agar program ini tidak sekadar menjadi agenda formal dari pusat, melainkan benar-benar memberi dampak positif bagi tumbuh kembang anak-anak Papua.

“Saya juga minta BGN untuk mengevaluasi standar harga menu makanan bagi Papua. Jangan disamakan dengan Jakarta, karena kondisi sosial ekonomi dan geografis kita berbeda,” tegas Graha.

Dengan evaluasi menyeluruh, Graha berharap MBG bisa berjalan sesuai harapan dan menjadi solusi bagi perbaikan gizi anak-anak Papua, terutama mereka yang tinggal di wilayah pelosok dan terpencil. Karena MBG ini dirancang untuk meningkatkan SDM, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat jadi pelaksanaannya harus dilakukan secara matang,” tegasnya (*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Graha juga menilai pentingnya keterlibatan pihak sekolah dan orang tua. Selama ini, penyediaan makanan hanya diketahui pengelola atau vendor, sementara sekolah dan peserta didik hanya menerima tanpa mengetahui standar menunya.

“Contohnya di SMPN 3 Jayapura, menunya hanya nasi dan tahu. Kita tidak tahu menu seharusnya seperti apa. Kalau ada SOP yang jelas dan disosialisasikan, sekolah maupun orang tua bisa ikut mengawasi dan mengajukan komplain jika penyediaan tidak sesuai standar,” jelasnya.

Lebih jauh, Graha menekankan agar penyediaan menu MBG juga disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Seperti di Papua, menurutnya menu makanan sebaiknya dipadukan dengan pangan lokal seperti kladi tumbuk, kasbi, maupun bahan pangan tradisional lain yang sudah akrab di lidah masyarakat, tentu dengan memperhatikan kandungan gizinya.

“Jangan disamaratakan dengan daerah lain. Kita punya makanan lokal yang bergizi dan sudah terbiasa dikonsumsi masyarakat Papua. Itu harus masuk dalam pilihan menu MBG,” sarannya.

Selain masalah menu, Graha juga menyoroti target penerima program. Ia menilai pelaksanaan MBG seharusnya lebih diprioritaskan bagi wilayah pedalaman, bukan di kota.

“Di kota rata-rata orang tua masih mampu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Tapi di kampung-kampung, banyak anak berangkat sekolah tanpa sarapan. Justru di sanalah MBG seharusnya hadir,” tandasnya.

Komisi V DPR Papua, lanjut Graha, berencana segera menggelar rapat koordinasi dengan penyedia MBG di Papua. Tujuannya, untuk menyampaikan pandangan dan masukan agar program ini tidak sekadar menjadi agenda formal dari pusat, melainkan benar-benar memberi dampak positif bagi tumbuh kembang anak-anak Papua.

“Saya juga minta BGN untuk mengevaluasi standar harga menu makanan bagi Papua. Jangan disamakan dengan Jakarta, karena kondisi sosial ekonomi dan geografis kita berbeda,” tegas Graha.

Dengan evaluasi menyeluruh, Graha berharap MBG bisa berjalan sesuai harapan dan menjadi solusi bagi perbaikan gizi anak-anak Papua, terutama mereka yang tinggal di wilayah pelosok dan terpencil. Karena MBG ini dirancang untuk meningkatkan SDM, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat jadi pelaksanaannya harus dilakukan secara matang,” tegasnya (*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos