Herry kemudian menyampaikan bahwa aksi demo jilid lll ini merupakan lanjutan dari aksi demo jilid l, ll, yang telah dilakukan tiga bulan yang lalu. Menurutnya, aksi demo jilid lll ini telah dilakukan kurang lebih selama satu minggu mulai, Selasa (23/4) hingga Kamis (25/4), dan akan dilanjutkan lagi, Jumat (26/4) sekira pukul 10:00 WIT.
“Ini merupakan lanjutan dari aksi jilid lll, kami langsung sepakat duduk dari hari selasa itu sampai hari ini, besok itu terakhir,” kata Herry kepada Cenderawasih Pos, Kamis (25/4).
Selama tiga hari melakukan aksi, pihaknya bermalam di halaman depan kantor gubernur Papua. “Mereka tidak pulang ke rumah, sebagian tidur disini, makan pun juga disini,” jelas Herry dengan tegas.
“Tidak ada yang perhatikan kita, semua makan, minum dan lain-lain itu hasil swadaya anggota kita, kita patungan,” tambahnya.
Soal alasan tuntutan pencopotan Pj Gubernur dan Pj Sekda, menurut Herry, karena proses Numenklatur dan penempatan pejabat yang lama ke yang baru, tidak disiapkan dengan baik. Dia menyatakan proses tersebut masih mentah dan vakum, sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, menurutnya di dalam proses tersebut ada kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Hal tersebut kata Herry akan menimbulkan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Karena itu, ia dan teman-temannya merasa kecewa dan merasa dikorbankan. Apalagi pelantikan yang dilakukan dinilai juga tidak sesuai dengan numenklatur yang ada
Menurutnya, pelantikan pelaksana tugas yang telah dilakukan pemerintah Provinsi merupakan tindakan yang tidak benar. Ia mengaku akan membatalkan pelantikan pejabat Eslon lll, yang telah dilakukan, dan mengantisipasi pelantikan Eslon ll dan IV.
“Tidak ada pelantikan Eselon III, kami sementara melakukan proses pembatalan, bahwa ini semua tidak benar,” tegasnya.
