Komisi V tidak hanya meninjau ruang kemoterapi, tetapi juga berdialog dengan dokter dan tenaga kesehatan yang setiap hari bergelut dengan keterbatasan. Selain itu, rombongan turut memeriksa ketersediaan air bersih, menyusul laporan masyarakat bahwa sempat terjadi gangguan pelayanan bedah akibat air tidak mengalir di rumah sakit tersebut.
Hasil sidak mengungkap persoalan serius yang menyentuh inti pelayanan kesehatan dimana saat ini RSUD milik pemerintah itu tengah kekosongan obat kemoterapi. Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya jadwal pengobatan pasien kanker penundaan yang bisa berujung pada memburuknya kondisi pasien.
“Pelayanan kesehatan adalah pelayanan utama untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Karena itu, penyediaan obat harus menjadi prioritas dan tidak boleh sampai terjadi kekosongan,” tegas Dina Rumbiak.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan tenaga medis, obat kemoterapi belum tersedia karena masih menunggu proses pemesanan dari luar Papua. Akibatnya, pasien yang seharusnya menjalani terapi terpaksa menunda pengobatan.
“Penundaan ini sangat berisiko. Pasien kanker bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh, demam, bahkan kondisi yang semakin parah,” ujarnya.
Komisi V juga menyoroti ketimpangan serius antara kebutuhan riil dan penganggaran obat kanker. Dina mengungkapkan, idealnya RSUD Jayapura membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan obat kanker sesuai jumlah pasien.
Namun pada tahun anggaran 2025, dana yang tersedia hanya sekitar Rp1 miliar. “Ini jelas kendala besar. Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Data yang diterima Komisi V menunjukkan beban layanan kemoterapi di RSUD Jayapura sangat tinggi. Setiap hari, satu hingga dua pasien baru masuk ruang kemoterapi. Dalam sebulan, jumlah kunjungan pasien mencapai 100 hingga 200 orang, dan dalam setahun bisa lebih dari 1.000 pasien.
