Dari Pendaftaran BTM sebagai Bakal Calon Gubernur Papua di Partai Nasdem
Selasa (7/5) kemarin Benhur Tomi Mano atau biasa disapa BTM mengembalikan berkas pendaftaran di DPW Nasdem Papua. Moment ini tidak sekedar mengembalikan berkas pendaftaran, namun BTM dicecar dengan berbagai pertanyaan dari tim seleksi calon Kepala Daerah Provinsi Papua, DPW Nasdem.
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Sejumlah pertanyaan diajukan panitia pendaftaran dan pengurus Nasdem, hal ini sebagai sebuah persyaratan bagi Bakal Calon Kepala Daerah, jika ingin mendapatkan rekomendasi dari partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. Paling tidak ada gambaran, terkait kepasistas dan kemampuan para bakal calon terhadap persoalan di Papua dan cara mengatasinya.
Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya terkait komitmen BTM untuk mengurai berbagai problematika yang dihadapi daerah dan masyarakat Papua saat ini.
Terkait hal ini, BTM secara tegas mengatakan di tengah keberagaman budaya, geografi yang menantang, dan sejarah yang rumit, Papua saat ini memiliki tantangan khusus dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, beberapa dinamika dan problematika di Papua saat ini diantaranya. keterbatasan akses infrastruktur di wilayah pedalaman dan Pulau-Pulau terpencil. Meski, Papua telah dimekarkan menjadi 4 Provinsi, namun keterbatasan infrastruktur terutama di daerah pedalaman dan terisolasi masih menjadi persoalan utama yang tidak terselesaikan.
Akibatnya menghambat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah serta menghambat pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Persoalan lain yang terjadi di Papua saat ini, menurut pria bergelar Doktor itu, adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Dikatakan Papua sampai hari ini masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Selain itu angka pendidikan masih sangat rendah, kemudian masalah kesehatan serta minimnya lapangan pekerjaan. “Persoalan-perosalan ini masalah utama yang dihadapi Masyarakat di Papua,” ujarnya saat menjawab pertanyaan panitia pendaftar Nasdem.
Selain masalah kesejahteraan dan ekonomi, masalah lain yang terjadi di Papua saat ini lanjutnya adalah konflik sosial dan keamanan. Hal ini sangat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan Pembangunan.
Tidak hanya itu, menurutnya problematika yang sedang terjadi di Papua, kurangnya kesadaran masyarakat lokal dalam menerima program-program pembangunan. Menghadapi persoalan-persoalan ini, BTM menyatakan, jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Papua, maka langkah yang akan dilakukan adalah membangun perencanaan yang baik, pembiayaan keuangan yang baik, manajemen birokrasi yang baik, serta pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan.
“Dengan demikian, maka 3 kebijakan utama yang harus menjadi dasar bagi keberhasilan mengatasi problematika dapat dirunut secara berjenjang,” ujarnya
“Khusus persoalan konflik sosial dan keamanan, menurut saya langkah yang konkret mengatasi hal itu membangun pendekatan dialog dan rekonsiliasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia sampaikan dari berbagai perosalan yang ada, hal utama yang akan dikerjakan pada setiap progam kerja adalah keberpihakan pada kepentingan orang asli Papua. “Sebagai contoh Masyarakat harus mendapatkan Pendidikan gratis, kesehatan gratis dan meningkatkam pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitas Menteri Sosial itu juga mengatakan hal yang lain terjadi di Papua saat ini problematika kepemimpinan. Problematika kepemimpinan ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kondisi lokal. Akibatnya sulit merancang kebijakan dan program yang relevan dan efektif.
Problematika kepemimpinan yang lain, lanjut BTM, yakni tingkat rotasi jabatan yang tinggi diantara pejabat pemerintahan daerah. Hal ini seringkali terjadi, sehingga berdampak pada ketidakstabilan dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan jangka panjang.
“Keterbatasan kapasitas pemimpin mungkin saja menghadapi keterbatasan dalam kapasitas administrative dan managerial, yang dapat memperlambat pelaksanaan program-program yang kompleks,” katanya.
Masalah korupsi dan tata kelola yang lemah, juga masih menjadi problem kepemimpinan di Papua. “Korupsi dan tata Kelola yang lemah dapat menghambat efektivitas penggunaan sumber daya dan alokasi anggaran untuk pembangunan,” tuturnya.
