JAYAPURA – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat menilai kondisi industri jasa keuangan di Papua tetap stabil.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan terus meningkat, likuiditas memadai, profil risiko yang terjaga dan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.
“Total aset perbankan di Papua posisi Juni 2023 mencapai Rp 93,67 triliun, yang terdiri dari aset Bank Umum Rp 90,97 triliun dan aset BPR Rp 2,7 triliun,”ungkapnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/8) kemarin.
Tercatat jumlah penyaluran kredit bank umum naik sebesar 12,33 persen yoy, yang sebagian besar masih ditopang dari sektor konsumsi sebesar 50,74 persen dari total kredit yang diberikan.
“Dalam rangka mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penyaluran kredit UMKM pada Juni 2023 mencapai Rp12,19 triliun atau 32,64 persen dari total penyaluran kredit di Papua, tumbuh 7,25 persen yoy dan telah mencapai target pemerintah sebesar 30 persen,” tambahnya.
Selain itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) posisi Juni sebesar 49,96 triliun mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen yoy. Risiko kredit juga menunjukkan adanya penurunan rasio NPL perbankan dari 3,69 persen menjadi 2,99 persen yoy.
“Fungsi intermediasi perbankan di Papua pada Juni 2023 dalam kondisi terjaga dengan kecenderungan peningkatan penyaluran dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghimpunan dana, sehingga LDR posisi Juni 2023 (76,15 persen) meningkat dibandingkan Juni 2022 (68,49 persen), ” pungkasnya. (ana/ary)
