JAYAPURA– Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai menyoroti persoalan digitalisasi layanan perbankan, khususnya tidak aktifnya layanan mobile banking Bank Papua. Menurutnya, hal ini sangat ironis dengan kondisi Bank Papua yang memiliki banyak cabang di Papua maupun luar Papua.
“Bank Papua memiliki banyak cabang, tetapi hari ini mobile banking tidak aktif. Ini menjadi catatan penting dan memalukan bagi kita sebagai BUMD. Bagaimana mau bersaing dengan bank BUMD lain jika layanan dasar seperti ini tidak berjalan,” kata Denny saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (28/1).
LHP BPK atas Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, serta jajaran manajemen Bank Papua.
Penyerahan LHP ini mencakup pemeriksaan kinerja Bank Papua dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan selama periode Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Denny Henrry Bonai, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas terselesaikannya pemeriksaan kinerja tersebut.
“Kami dari DPR Papua menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang telah menyelesaikan tanggung jawab konstitusionalnya dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah, DPR Papua, serta Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Papua,” ujarnya.
JAYAPURA– Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai menyoroti persoalan digitalisasi layanan perbankan, khususnya tidak aktifnya layanan mobile banking Bank Papua. Menurutnya, hal ini sangat ironis dengan kondisi Bank Papua yang memiliki banyak cabang di Papua maupun luar Papua.
“Bank Papua memiliki banyak cabang, tetapi hari ini mobile banking tidak aktif. Ini menjadi catatan penting dan memalukan bagi kita sebagai BUMD. Bagaimana mau bersaing dengan bank BUMD lain jika layanan dasar seperti ini tidak berjalan,” kata Denny saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (28/1).
LHP BPK atas Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, serta jajaran manajemen Bank Papua.
Penyerahan LHP ini mencakup pemeriksaan kinerja Bank Papua dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan selama periode Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Denny Henrry Bonai, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas terselesaikannya pemeriksaan kinerja tersebut.
“Kami dari DPR Papua menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang telah menyelesaikan tanggung jawab konstitusionalnya dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah, DPR Papua, serta Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Papua,” ujarnya.
