Sebby juga menyebut praktik seperti itu bukan hal baru di Papua. Ia mengaitkannya dengan sejarah panjang konflik sejak integrasi Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963, yang menurutnya meninggalkan berbagai dampak sosial dan politik hingga saat ini. Lebih lanjut, Sebby mengatakan dokumenter tentang Papua telah banyak dibuat sebelumnya oleh jurnalis internasional maupun organisasi hak asasi manusia.
Ia mencontohkan dokumentasi peristiwa Mapenduma oleh jurnalis senior SBS Australia, Mark Davis, yang menyoroti dugaan penggunaan helikopter Palang Merah dalam operasi militer. Selain itu, SBS World News juga disebut pernah melakukan berbagai investigasi dan wawancara langsung dengan warga di sejumlah wilayah Papua seperti Timika, Nduga, hingga Lanny Jaya.
Sebby juga menyinggung investigasi tahun 2007 oleh Dominic Brown dan Sally yang tinggal selama satu bulan di Tingginambut bersama kelompok masyarakat setempat untuk merekam kesaksian warga terkait dugaan pelanggaran HAM. “Film dokumenter merupakan bagian dari edukasi publik dan advokasi media. Wartawan melakukan investigasi untuk memberitahukan kepada dunia tentang apa yang terjadi, termasuk soal konflik bersenjata, dugaan pelanggaran HAM, maupun kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Sebby, munculnya penolakan hingga teror terhadap kegiatan nonton bareng film tersebut menunjukkan adanya upaya membungkam kritik. Ia menilai tekanan yang dialami sejumlah pihak, termasuk Mama Yasinta, merupakan bentuk intimidasi secara mental dan psikologis.
Dalam pernyataannya, Sebby juga menyoroti persoalan kerusakan hutan dan investasi skala besar yang menurutnya tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Pulau Jawa. Ia mengkritik kebijakan pemerintah terkait PSN yang dinilai lebih berpihak kepada investor dan pengusaha dibanding kepentingan masyarakat adat serta kelestarian lingkungan.
Sebby juga menyebut praktik seperti itu bukan hal baru di Papua. Ia mengaitkannya dengan sejarah panjang konflik sejak integrasi Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963, yang menurutnya meninggalkan berbagai dampak sosial dan politik hingga saat ini. Lebih lanjut, Sebby mengatakan dokumenter tentang Papua telah banyak dibuat sebelumnya oleh jurnalis internasional maupun organisasi hak asasi manusia.
Ia mencontohkan dokumentasi peristiwa Mapenduma oleh jurnalis senior SBS Australia, Mark Davis, yang menyoroti dugaan penggunaan helikopter Palang Merah dalam operasi militer. Selain itu, SBS World News juga disebut pernah melakukan berbagai investigasi dan wawancara langsung dengan warga di sejumlah wilayah Papua seperti Timika, Nduga, hingga Lanny Jaya.
Sebby juga menyinggung investigasi tahun 2007 oleh Dominic Brown dan Sally yang tinggal selama satu bulan di Tingginambut bersama kelompok masyarakat setempat untuk merekam kesaksian warga terkait dugaan pelanggaran HAM. “Film dokumenter merupakan bagian dari edukasi publik dan advokasi media. Wartawan melakukan investigasi untuk memberitahukan kepada dunia tentang apa yang terjadi, termasuk soal konflik bersenjata, dugaan pelanggaran HAM, maupun kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Sebby, munculnya penolakan hingga teror terhadap kegiatan nonton bareng film tersebut menunjukkan adanya upaya membungkam kritik. Ia menilai tekanan yang dialami sejumlah pihak, termasuk Mama Yasinta, merupakan bentuk intimidasi secara mental dan psikologis.
Dalam pernyataannya, Sebby juga menyoroti persoalan kerusakan hutan dan investasi skala besar yang menurutnya tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Pulau Jawa. Ia mengkritik kebijakan pemerintah terkait PSN yang dinilai lebih berpihak kepada investor dan pengusaha dibanding kepentingan masyarakat adat serta kelestarian lingkungan.
