JAYAPURA–Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) turut menanggapi film dokumenter Pesta Babi yang diproduksi oleh Dandhy Laksono bersama tim produsernya. Film dokumenter tersebut kini telah ditonton ratusan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya, dokumenter Pesta Babi menjadi gambaran nyata mengenai kondisi Papua saat ini, terutama terkait persoalan kerusakan hutan, Program Strategis Nasional (PSN), serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat adat.
“Film dokumenter ini memperlihatkan bagaimana hutan-hutan di Papua dirusak atas nama Program Strategis Nasional, hak masyarakat adat dirampas demi kepentingan elit pusat, serta tekanan mental yang dialami warga,” ujar Sebby dalam keterangannya, Kamis (28/5). Ia menyinggung salah satu narasumber dalam film tersebut, Mama Yasinta Mauwen, yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap PSN di Merauke namun kemudian memberikan klarifikasi setelah film diputar.
Sebby menilai perubahan sikap tersebut tidak terlepas dari tekanan psikologis dan opini yang digiring aparat keamanan. “Awalnya Mama Yasinta menyatakan dukungannya terhadap penolakan PSN di Merauke. Namun kemudian pernyataannya dipelintir. Dari situ terlihat bagaimana aparat mencoba menggiring opini publik terkait PSN yang kini menjadi sorotan dunia,” katanya.
JAYAPURA–Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) turut menanggapi film dokumenter Pesta Babi yang diproduksi oleh Dandhy Laksono bersama tim produsernya. Film dokumenter tersebut kini telah ditonton ratusan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya, dokumenter Pesta Babi menjadi gambaran nyata mengenai kondisi Papua saat ini, terutama terkait persoalan kerusakan hutan, Program Strategis Nasional (PSN), serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat adat.
“Film dokumenter ini memperlihatkan bagaimana hutan-hutan di Papua dirusak atas nama Program Strategis Nasional, hak masyarakat adat dirampas demi kepentingan elit pusat, serta tekanan mental yang dialami warga,” ujar Sebby dalam keterangannya, Kamis (28/5). Ia menyinggung salah satu narasumber dalam film tersebut, Mama Yasinta Mauwen, yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap PSN di Merauke namun kemudian memberikan klarifikasi setelah film diputar.
Sebby menilai perubahan sikap tersebut tidak terlepas dari tekanan psikologis dan opini yang digiring aparat keamanan. “Awalnya Mama Yasinta menyatakan dukungannya terhadap penolakan PSN di Merauke. Namun kemudian pernyataannya dipelintir. Dari situ terlihat bagaimana aparat mencoba menggiring opini publik terkait PSN yang kini menjadi sorotan dunia,” katanya.
