Salib Hitam Bentuk Protes Mahasiswa

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa bersama organisasi masyarakat, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/4), kembali menyoroti isu kekerasan dan kondisi kemanusiaan di Papua.

Ketua KNPB, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan tidak semata-mata untuk kepentingan Orang Asli Papua (OAP), melainkan seluruh masyarakat yang tinggal di Tanah Papua.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang seharusnya tidak dibatasi, selama dilakukan secara damai. Ia menekankan bahwa para peserta aksi tidak membawa senjata, melainkan menyampaikan aspirasi melalui alat peraga seperti spanduk, pamflet, pengeras suara, serta doa.

“Apa mereka punya senjata? Tidak. Senjata mereka adalah pamflet, spanduk, toa, doa, dan mobil komando. Itu adalah cara mereka menyuarakan ketidakadilan,” ujar Agus.

Dalam orasinya, Agus juga menyoroti kondisi yang ia sebut sebagai krisis kemanusiaan di Papua. Ia mengklaim bahwa berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, mengalami tekanan akibat situasi keamanan yang belum kondusif.

Ia turut mengutip data yang menyebutkan adanya sekitar 107.000 pengungsi internal di Papua yang dinilai belum mendapatkan akses memadai terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Hari ini, situasi kemanusiaan dan kekerasan di Papua sudah stadium lima. Kita tidak melihat tanda-tanda kehidupan dari semua aspek: pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan,” ujar Agus.

Selain itu, Agus mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai lebih fokus pada isu internasional dibandingkan persoalan dalam negeri. Ia juga mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua.

“Kami ingin duduk di meja perundingan yang dimediasi oleh pihak ketiga. Suara kami harus didengar,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, ia juga meminta perhatian Presiden terhadap situasi yang terjadi di Papua, serta mendorong adanya penyelesaian melalui jalur dialog.
Agus turut menyinggung sejumlah wilayah yang disebut masih mengalami konflik.

Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah papua saat ini perlu mendapat perhatian serius, serta menuntut pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan masyarakat sipil,” tutup Agus.

Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa bersama organisasi masyarakat, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/4), kembali menyoroti isu kekerasan dan kondisi kemanusiaan di Papua.

Ketua KNPB, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan tidak semata-mata untuk kepentingan Orang Asli Papua (OAP), melainkan seluruh masyarakat yang tinggal di Tanah Papua.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang seharusnya tidak dibatasi, selama dilakukan secara damai. Ia menekankan bahwa para peserta aksi tidak membawa senjata, melainkan menyampaikan aspirasi melalui alat peraga seperti spanduk, pamflet, pengeras suara, serta doa.

“Apa mereka punya senjata? Tidak. Senjata mereka adalah pamflet, spanduk, toa, doa, dan mobil komando. Itu adalah cara mereka menyuarakan ketidakadilan,” ujar Agus.

Dalam orasinya, Agus juga menyoroti kondisi yang ia sebut sebagai krisis kemanusiaan di Papua. Ia mengklaim bahwa berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, mengalami tekanan akibat situasi keamanan yang belum kondusif.

Ia turut mengutip data yang menyebutkan adanya sekitar 107.000 pengungsi internal di Papua yang dinilai belum mendapatkan akses memadai terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Hari ini, situasi kemanusiaan dan kekerasan di Papua sudah stadium lima. Kita tidak melihat tanda-tanda kehidupan dari semua aspek: pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan,” ujar Agus.

Selain itu, Agus mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai lebih fokus pada isu internasional dibandingkan persoalan dalam negeri. Ia juga mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua.

“Kami ingin duduk di meja perundingan yang dimediasi oleh pihak ketiga. Suara kami harus didengar,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, ia juga meminta perhatian Presiden terhadap situasi yang terjadi di Papua, serta mendorong adanya penyelesaian melalui jalur dialog.
Agus turut menyinggung sejumlah wilayah yang disebut masih mengalami konflik.

Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah papua saat ini perlu mendapat perhatian serius, serta menuntut pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan masyarakat sipil,” tutup Agus.