JAYAPURA – Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Jayapura, Papua, melakukan aksi demonstrasi menuntut dr. Daisy C. Urbinas dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit.
Aksi demo ini berlangsung di depan halaman RSUD Abepura, Kota Jayapura, Selasa (27/1) sekira pukul pukul 09.55-11.50 WIT. Dipimpin oleh Ichwal Swara salah seorang Nakes di RSUD Abepura yang diikuti sekira 20 orang masa aksi.
Dalam aksi tersebut para Nakes dan ASN membawa spanduk dengan sejumlah tuntutan. Pertama, masa menuntut segera non aktifkan/berhentikan dr. Daisy C. Urbinas dari jabatan Direktur RSUD Abepura sesuai dengan pernyataan Gubernur Provinsi Papua pada sidak,7 November 2025.
Kedua, Rubah tarif layanan yang memberatkan pasien sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat. Ketiga, Masa aksi meminta segera dilakukan pemeriksaan/audit tata kelola sumber daya manusia (SDM) perekrutan tenaga honorer dan penempatan staf berdasarkan hubungan pribadi bukan berdasarkan kompetensi.
Keempat, Segera dilakukan pemeriksaan/audit terperinci terhadap tata kelola keuangan APBD dan BLUD yang tidak transparan dan digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok.
Terakhir, para Nakes menuntut segera realisasikan pembayaran jasa-jasa yang belum terbayarkan.
JAYAPURA – Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Jayapura, Papua, melakukan aksi demonstrasi menuntut dr. Daisy C. Urbinas dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit.
Aksi demo ini berlangsung di depan halaman RSUD Abepura, Kota Jayapura, Selasa (27/1) sekira pukul pukul 09.55-11.50 WIT. Dipimpin oleh Ichwal Swara salah seorang Nakes di RSUD Abepura yang diikuti sekira 20 orang masa aksi.
Dalam aksi tersebut para Nakes dan ASN membawa spanduk dengan sejumlah tuntutan. Pertama, masa menuntut segera non aktifkan/berhentikan dr. Daisy C. Urbinas dari jabatan Direktur RSUD Abepura sesuai dengan pernyataan Gubernur Provinsi Papua pada sidak,7 November 2025.
Kedua, Rubah tarif layanan yang memberatkan pasien sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat. Ketiga, Masa aksi meminta segera dilakukan pemeriksaan/audit tata kelola sumber daya manusia (SDM) perekrutan tenaga honorer dan penempatan staf berdasarkan hubungan pribadi bukan berdasarkan kompetensi.
Keempat, Segera dilakukan pemeriksaan/audit terperinci terhadap tata kelola keuangan APBD dan BLUD yang tidak transparan dan digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok.
Terakhir, para Nakes menuntut segera realisasikan pembayaran jasa-jasa yang belum terbayarkan.
