JAYAPURA-Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun pada Selasa (25/7) di ruang sidang DPR Papua akhirnya ditanggapi oleh Gabungan Komisi DPR Papua. Sejumlah catatan maupun temuan dibeberkan oleh gabungan komisi dan meminta dari rekomendasi yang dihasilkan bisa ditindaklanjuti.
“Gabungan komisi mengapresiasi capaian realisasi PAD yang melampaui target namun gubernur dan jajaran perlu mengecek lagi persoalan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif,” beber Paskalis Letsoin SH, MH membacakan laporan rekomendasi gabungan komisi DPR Papua terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2022, Rabu (26/7).
Lalu dari sisi pengelolaan belanja daerah disebutkan bahwa realisasi belanja sebesar Rp 11,54 triliun atau 88,72 persen dari total belanja sebesar Rp 12,4 triliun. Disini komisi gabungan DPR Papua meminta gubernur untuk memaksimalkan langkah strategis dalam upaya mendorong penyerapan belanja daerah. Gabungan Komisi juga memberi catatan terhadap gangguan keamanan dibeberapa wilayah yang masih terjadi pasca lahirnya DOB.
“Memang bukan lagi masuk wilayah Papua namun perlu diberi perhatian dalam penyelesaian dan penegakan hukumnya,” tambah Paskalis.
Lalu gabungan komisi juga meminta gubernur mendorong badan pertanahan nasional Papua dengan melakukan sertifikasi tanah – tanah masyarakat maupun tanah perkebunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
Catatannya adalah konflik agraria juga masih sangat berpeluang terjadi di Papua saat ini. Catatan lain yakni ivent Sail Teluk Cenderawasih juga mendapatkan dukungan karena dianggap memberi manfaat bagi masyarakat local di Papua terutama empat kabupaten yakni Biak, Sarmi, Yapen dan Waropen.
Ini dikatakan secara tidak langsung akan membuka potensi perikanan dan kelautan serta sector wisata dan disini diusulkan untuk pemprov segera memperbaiki sarana taman burung dan taman anggrek di Biak termasuk mendukung air blast freezer di Yapen, Waropen, Sarmi dan Kota Jayapura.
Untuk aspek peternakan kata Paskalis pemberian bibit ternak juga menjadi satu langkah positif yang perlu dilakukan. Baik bibit ternak babi maupun ternak sapi. Menariknya disini Komisi Gabungan juga memberi catatan khusus terkait kegiatan pembangunan yang bersifat multi year. Mereka meminta semua dihitung dengan cermat mengingat masi hada temuan yang jumlahnya cukup besar akibat kelebihan membayar.
“Pada program penataan bangunan gedung ini harus bisa diperhitungkan dengan cermat mengingat terdapat kelebihan membayar Rp 22,36 miliar dan kami merekomendasikan untuk ini ditagih kembali, jangan sampai ada temuan,” bebernya.
Paskalis akhirnya merampungkan bahwa terkait LKPJ ini gabungan komisi akan mendukung program kegiatan yang pembiayaannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan program kegiatan yang belum sesuai patut dikoreksi.
“Kami melihat rekomendasi DPR juga kerap Kali diabaikan dan ini menjadi preseden buruk dalam hubungan kemitraan antar eksekutif dan legislatif sehingga kami berharap eksekutif serius menindaklanjuti rekomendasi ini,” tutupnya. (ade/wen)
