JAYAPURA-Saat ini DPR RI sedang membahas tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (OPD) di Provinsi Papua. Dari tiga DOB yangs edang dibahas tersebut, Kabupaten Yahukimo masuk pada DOB Provinsi Pegunungan Papua.
Terkait hal ini, tokoh intelektual Yahukimo meminta agar Kabupaten Yahukimo harus tetap di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan salah satu tokoh intelektual Yahukimo, Andru A. Pahabol, Amd.Tek kepada Cenderawasih Pos, Senin (27/6) malam.
Andru Pahabol mengatakan, setelah melihat perkembangan dan melakukan rapat dengan berbagai pihak dari Kabupaten Yahukimo, dirinya berharap Yahukimo tidak masuk Lapago atau DOB Provinsi Papua Pegunungan.
“Tidak masuk ke Lapago dan kami minta Yahukimo jangan korek dulu. Karena banyak hal yang harus kami pertimbangkan. Jika tujuh provinsi sesuai pernyataan gubernur, maka kami minta untuk Papua Timur, terdiri dari Kabupaten Nduga, Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang. Tapi jika tiga provinsi maka kami tetap masuk Provinsi Papua,” tegasnya.
Alasan pihaknya meminta Kabupaten Yahukimo tetap di Provinsi Papua yaitu terkait pelayanan infrastruktur dan ekonomi.
“Kami berharap DPR RI bahwa Yahukimo harus masuk Provinsi Papua. Faktornya karena infastruktur dan ami tidak punya akses ke Wamena. Kami punya akses ke Pegubin. Jikamasuk ke Wamena, masyarakat akan ikut dan harga Sembako akan mahal. Ini sudah tidak bicara harga barang tapi hal kemanusiaan, karena mereka harus pikul Sembako sampai ke Yahukimo,” jelasnya.
Secara terpisah, tokoh politik Yahukimo yang juga mantan Bupati Yahukimo dua periode, Dr. Ones Pahabol, SE., MM., mengatakan bahwa Kabupaten Yahukimo, Nduga, Yalimo dan Pegunungan Bintang merupakan satu sebaran yang penduduknya padat dan harus diseriusi dan layak dimekarkan.
“Pemekaran lebih ke pendekatan sebagai roh dan syarat percepatan kemajuan, supaya Indonesia ini jangan dibilang lamban atau ketertinggalan yang disebut pihak lain,” tuturnya.
Ones Pahabol mengatakan, jika Pemprov Papua menilai Yahukimo masuk dalam opsi 7 provinsi, maka harus dilihat dari pelayanan infrastruktur dan wilayah adat. Dimana Yahukimo tidak masuk wilayah adat Lapago tetapi harusnya ada wilayah sendiri yaitu Papua Timur.
“Wilayah adat Ngalum harus jadi satu provinsi. Jadi jika ditambah menjadi tujuh wilayah adat menjadi provinsi maka empat kabupaten yaitu Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang dan Nduga harus jadi satu provinsi. Jika tiga provinsi, maka kami minta masuk ke Provinsi Papua, dan negara harus lihat ini serius. Karena melihat alasan adat istiadat, geografi, sosial budaya dan etnis, juga pelayanan pemerintahan,” bebernya.
Ones Pahabol menyebutkan, jika melihat daerah seperti Saireri dan Tabi yang bisa dijangkau, maka kondisinya beda dengan Lapago untuk pelayanan dan pembangunan. Di Lapago menurutnya mahal belanja infrastruktur yang harus dilihat.
“Bisa kita satukan dan banyak di Lapago banyak intelektual dan kita lihat dalam pelayanan banyak yang harus dilihat. Dari timur, barat, utara dan selatan wilayah Pegubin harus ada DOB. Jangan lihat politik, lihat dari hal kebutuhan,” tutupnya. (oel/nat)
