JAYAPURA – Bagi ASN yang ingin pindah ke Daerah Otonomi Baru (DOB), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memberikan kebebasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di bumi cenderawasih untuk mendaftarkan diri ke BKD.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, tidak ada ketentuan atau dipaksa, melainkan kerelaan dari ASN sendiri yang mau berkarir di Provinsi Baru. Sebagaimana ASN sudah bersumpah dimana saja akan mengabdi.
“Walaupun selama ini status pegawainya sebagai pegawai di Provinsi Induk, tetapi jika yang bersangkutan mau pindah ke DOB silahkan saja dan peluangnya terbuka bagi siapa saja yang berstatus sebagai ASN,” kata Marthen kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/11).
Soal berapa banyak jumlahnya, Marthen menyampaikan tidak dibatasi oleh siapa pun. Baik pejabat yang aktif maupun yang staf, eselon II, eselon III, eselon IV atau staf bisa berkarir di tiga DOB.
Lanjut Marthen menjelaskan, teknisi pendaftarannya dimana BKD sebagai koordinator instansi yang mengkoordinir atau mengurus masalah kepegawaian akan mengkoordinir teman teman yang mau pindah.
“Secara resmi, prosedur pindahnya ada mekansime pengalihan status kepegawaian dari provinsi induk ke provinsi dimana mereka pilih seperti di Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan,” terangnya.
Marthen juga menjelaskan bahwa secara administrasi, status kepegawaian kita akan proses secara kolektif bukan saja ASN yang ada dalam struktural tapi juga fungsional seperti guru guru, kepala sekolah SMA/SMK.
“Yang mana mereka juga akan dialihkan statusnya dan itu wajib, karena kebijakan pemerintah tahun 2022 dan seterusnya bahwa urusan SMA/SMK dikembalikan ke kabuaten/kota masing masing, tidak lagi berada di Provinsi,” jelasnya.
“Tahun depan status kepegawaian khusus guru guru SMA/SMK menjadi kewenangan kabupaten/kota bukan lagi provinsi,” sambungnya.
Ada pun syarat dan ketentuan dalam pendaftaran bagi yang mau pindah ke wilayah DOB yakni, berstatus ASN, memenuhi SK pangkat terakhir, kartu tanda kepegawaian dan syarat itu harus dilengkapi.
“Pola pendaftarannya nanti kita atur, apakah masing masing SKPD mengkoordinir teman temannya dan memberikan kesempatan kepada teman teman yang ada di dinas OPD masing masing untuk mendaftar di SKPD lalu SKPD secara kolektif kirim ke BKD dan nantinya BKD menindaklanjutinya,” tuturnya.
Soal batas pendaftaran, Marthen menyampaikan akan memberikan batas pendaftaran lantaran semua proses dalam tahun ini harus selesai sebab tahun 2023 mendatang, pelayanan kepada publik sudah berjalan. (fia/wen)
