JAYAPURA-Terkait kondisi sekolah dasar di Kampung Bareri Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang dianggap tak layak plus tak memiliki tenaga pendidik mendapat sorotan tajam dari Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan. Meski tingkat SD menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten namun berbicara wajah pendidikan tentu tak lepas dari yang namanya pendidikan dasar.
Ketika pendidikan di tingkat dasar sudah tak sehat alias amburadul maka ke depannya akan mengikuti alias tetap amburadul. Di sini menurut anggota Komisi V DPRP, Nathan Pahabol menjadi penting seorang kepala daerah untuk ikut memikirkan wajah pendidikan di daerahnya. Pasalnya dalam roh Otonomi Khusus persoalan pendidikan dijabarkan konkrit plus terkait anggarannya. Nah apabila aspek pendidikan terbengkalai maka artinya kepala daerahnya gagal dalam menjalankan amanah Otsus itu sendiri.
“Mudahnya begitu saja. Saya agak miris membaca berita itu dan saya pikir itu kegagalan bupatinya. Ini masih satu sample dan masih ada banyak sample lainnya di daerah lain termasuk di tempat saya Yahukimo,” kata Nathan melalui ponselnya, Kamis (25/6).
Ia mengakui bahwa persoalan pendidikan khususnya di daerah pegunungan hingga kini masih belum memuaskan. Persoalan keberadaan SDM atau tenaga guru dan infrastruktur banyak yang perlu dibenahi sehingga ia menganggap perlu intervensi dari pemerintah provinsi.
Gubernur Papua menurutnya perlu mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan. “Saya pernah sampai ke Mamberamo Raya. Di sekitar lokasi termasuk blusukan ke kampung – kampung di Yahukimo dan memang kondisi pendidikannya sangat buruk. Ini bisa saya katakan kemunduran dari pekabaran injil,” bebernya.
Menurutnya penyelenggaraan pendidikan Paud, TK, SD dan SMP maju mundurnya ada di pundak bupati sehingga kata Nathan baik DPRD maupun dinas terkait tak boleh diam. “Ingat jika pendidikan tidak jalan maka ia lebih jahat dibanding corona. Sebuah peradaban bisa maju tidaknya diukur dari pendidikan masyarakatnya sehingga saya pikir perlu ada intervensi khususnya bagi daerah yang wajah pendidikannya memang payah,” beber Nathan yang juga mantan guru ini.
Komisi V lanjutnya siap mendukung yang diawali dengan bentuk intervensi. “Intervensinya adalah yang kurang yang rusak itu apa, apakah SDM atau infrastruktur lalu itu yang diperbaiki. Untuk anggaran kami pikir kewenangan ada di daerah namun jika ada intervensi gubernur yang diterjemahkan dalam program maka pasti ada anggaran,” pungkasnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi V, Jack Komboy bahwa soal kondisi sekolah harus ada komunikasi yang intens dan satu tujuan. Mantan pemain Persipura ini menyebut bahwa para bupati perlu memahami lahirnya pemekaran adalah untuk menjangkau yang tak terjangkau. “Seharusnya ini dipahami dulu. Memperbaiki hal-hal yang tak bisa dijangkau namun kenyataannya pendidikan justru tak semakin maju malah semakin jauh dari yang kita harapkan,” imbuhnya. Jack menyampaikan bahwa kepala daerah tak perlu berpikir soal infrastruktur yang besar – besar sementara wajah pendidikannya buruk.
“Untuk SD tersebut seharusnya bupati dan perangkat lainnya mengecek bagaimana kondisinya, itu menjadi tanggung jawab mereka dan di era Otsus ini harusnya wajah pendidikan menjadi lebih baik dan bukan sebaliknya,” pungkas Jack Komboy. (ade/nat)
