Sementara itu, John menyebut total anak adat Papua yang dibiayai dalam program beasiswa SUP sebanyak 3.171 mahasiswa yang berkuliah di dalam negeri mau pun luar negeri.
Dalam catatan Forum Komunikasi Orang Tua, yang kuliah di luar negeri sebanyak 622 mahasiswa anak adat Papua. Khusus anak anak adat Tabi-Saireri berdasarkan data penerima beasiswa mencapai 60 persen dari jumlah 3.171 dan yang kuliah di luar negeri 75-80 persen adalah anak anak adat Tabi-Saireri.
“Dengan presentase tersebut, jika biaya beasiswa tidak diselesaikan pemerintah maka ini merupakan bencana kemanusiaan untuk anak anak adat Tabi-Saireri dalam 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus akan hancur,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur, menyampaikan terkait dengan biaya tunggakan beasiswa pihaknya sudah menyurat ke pihak kampus pasca kesepakatan yang sudah dibuat.
“Kami telah menyurati kampus yang ada dalam negeri mau pun luar negeri tempat dimana anak anak Papua menempuh pendidikan terkait segera membayar biaya tunggakan Juli-Desember 2023,” kata Derek.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua, menyatakan kesediannya untuk membayar biaya tunggakan beasiswa SUP senilai Rp 116,8 miliar.
Kesanggupan pembayaran tunggakan beasiswa yang bersumber dari dana Otsus Papua itu dipastikan setelah dilakukan rapat (16-17/1) di Kantor Gubernur, tindak lanjut penyelesaian beasiswa SUP TA 2023 dan keberlanjutannya.
“Total anggaran yang kita sediakan Juli-Desember 2023 sebesar Rp 116,8 miliar,” kata Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, kepada wartawan usai menemui para orang tua penerima beasiswa, Rabu (17/1) lalu.
Sementara itu, John menyebut total anak adat Papua yang dibiayai dalam program beasiswa SUP sebanyak 3.171 mahasiswa yang berkuliah di dalam negeri mau pun luar negeri.
Dalam catatan Forum Komunikasi Orang Tua, yang kuliah di luar negeri sebanyak 622 mahasiswa anak adat Papua. Khusus anak anak adat Tabi-Saireri berdasarkan data penerima beasiswa mencapai 60 persen dari jumlah 3.171 dan yang kuliah di luar negeri 75-80 persen adalah anak anak adat Tabi-Saireri.
“Dengan presentase tersebut, jika biaya beasiswa tidak diselesaikan pemerintah maka ini merupakan bencana kemanusiaan untuk anak anak adat Tabi-Saireri dalam 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus akan hancur,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur, menyampaikan terkait dengan biaya tunggakan beasiswa pihaknya sudah menyurat ke pihak kampus pasca kesepakatan yang sudah dibuat.
“Kami telah menyurati kampus yang ada dalam negeri mau pun luar negeri tempat dimana anak anak Papua menempuh pendidikan terkait segera membayar biaya tunggakan Juli-Desember 2023,” kata Derek.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua, menyatakan kesediannya untuk membayar biaya tunggakan beasiswa SUP senilai Rp 116,8 miliar.
Kesanggupan pembayaran tunggakan beasiswa yang bersumber dari dana Otsus Papua itu dipastikan setelah dilakukan rapat (16-17/1) di Kantor Gubernur, tindak lanjut penyelesaian beasiswa SUP TA 2023 dan keberlanjutannya.
“Total anggaran yang kita sediakan Juli-Desember 2023 sebesar Rp 116,8 miliar,” kata Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, kepada wartawan usai menemui para orang tua penerima beasiswa, Rabu (17/1) lalu.
