JAYAPURA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nampaknya tak diam begitu saja terkait gugatan yang diajukan dalam Pilkada Gubernur Papua 2024. Paslon yang yang diusung yakni Benhur Tomi Mano-Yermias Bisay masih harus berjuang selangkah lagi di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan melenggang ke Jl Soa siu, Jayapura.
Niatan untuk segera mengakhisi proses Pemilu bagi BTM-Yes nampaknya masih harus diurungkan mengingat ada gugatan yang diajukan paslon nomor 2, Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen. Meski begitu, tim Banteng alias PDIP tak bergeming.Â
Sang mentor, Ketua Umum PDIP, Megawati mengutus Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy untuk mengawal. Adapun paslon Mari-Yo menggugat KPU Papua selaku termohon di MK, pada Rabu (19/12) lalu.
Gugatan tersebut berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada di Papua di sejumlah daerah. Sebagai pihak terkait, Ronny menegaskan siap menghadapi gugatan tersebut, sebab itu hak konstitusi Mari-Yo.
“Saya yang akan pimpin langsung di MK, kami pada prinsipnya siap karena itu hak konstitusi lawan politik,” ujarnya saat Jumpa pers dengan awak Media di Kantor DPD PDIP Papua, Jumat (20/12).
Sebagai pihak terkait, Ronny bersama tim hukumnya sedang menunggu jadwal MK, adapun tahapannya setelah permohonan masuk di MK, panitera akan memeriksa berkas pengguat atau pemohon atau disebut proses dismissal untuk memastikan apakah gugatan itu bisa diterima atau tidak. Setelah tahapan ini selesai, maka MK tetapkan jadwal sidang.
“Kami taat terhadap hukum, sehingga apapun yang dilakukan 02 dalam menggunakan kewenangan konstitusinya kami siap hadapi,” tegasnya.
Sikap ini wujud atas perintah konstitusi, dimana demokrasi khususnya di Papua harus dijaga dengan baik. Atas hal itu DPP PDIP akan berkonsentrasi penuh untuk mengawal jalannya proses di MK.
“Kami akan kawal proses ini demi kemenangan BTM-YB termasuk juga kemenangan rakyat Papua,” ujar Ronny. Ia pun menegaskan dari hasil pantauan mereka selama tahapan pilkada berlangsung banyak hal yang janggal di Pilkada Papua. Mulai dari ketidaknetralitas ASN, penyelenggara yang melakukan kecurangan, aparat yang disinyalir ikut nimbrung dalam politik praktis, serta hal lain yang merusak jalannya pesta demokrasi di Bumi Cendrawasih ini.
Oleh sebab itu diharapkan MK dapat menelitis gugatan 02 secara baik, dan penuh kehati-hatian sehingga bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya.
“Sebagai lembaga tertinggi negara, kami harap MK dapat melihat pilkada Papua dengan baik, sehingga menjadi evaluasi kedepan,” imbuhnya.
Pihaknya akan mengawal proses hukum di MK secara baik, sehingga semua tahapan yang berlangsung dapat berjalan baik.
“Kami akan bersama tim siap kawal kasus ini sampai tuntas kami harap masyarakat Papua juga turut mengawal tahapan ini sehingga berjalan lancar,” tuturnya.
Kesempatan itu ia menyampaikan salam natal dan tahun baru dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. “Ketum PDIP sangat merindukan masyarakat Papua, sehingga beliau (Megawati) mengutus kami dari DPP kawal BTM-YB di MK,” ungkap mantan pengacara Richard Eliezer itu. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
