Tuesday, November 25, 2025
25.2 C
Jayapura

Masalah Tata Kelola Masih Menjadi Tantangan

Sebagai informasi Seminar Nasional Peringatan 24 Tahun OTSUS Papua ini diselenggarakan sebagai ruang dialog ilmiah, evaluatif, dan strategis yang bertujuan untuk pertama, menyampaikan capaian, tantangan, dan prospek implementasi UU Otsus Papua pasca revisi. Kedua, menggali strategi kebijakan lintas sektor untuk penguatan tata kelola di tengah pemekaran provinsi, serta merumuskan prinsip dasar pembangunan Papua yang berbasis pada satu kesatuan sistemik dan integratif dalam kerangka keindonesiaan.

Sementara itu adapun hasil yang harapkan salah satunya adalah tergambarnya secara jelas tantangan implementasi Otsus Papua diera baru pemekaran enam (enam) wilayah provinsi dan kompleksitas tata kelola, termasuk dampak dari dualisme koordinasi, beban administratif, dan ketidaksinambungan antarwilayah.

Baca Juga :  Presiden: Pemerintah Tak Tinggal Diam

“Teridentifikasinya bentuk-bentuk sikap dan pola pikir primordialisme sempit yang berkembang di tengah masyarakat maupun elite, beserta rekomendasi konkret untuk mereduksi kecenderungan eksklusivisme sosial-politik yang menghambat integrasi dan kebersamaan,” pungkasnya. (jim/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Sebagai informasi Seminar Nasional Peringatan 24 Tahun OTSUS Papua ini diselenggarakan sebagai ruang dialog ilmiah, evaluatif, dan strategis yang bertujuan untuk pertama, menyampaikan capaian, tantangan, dan prospek implementasi UU Otsus Papua pasca revisi. Kedua, menggali strategi kebijakan lintas sektor untuk penguatan tata kelola di tengah pemekaran provinsi, serta merumuskan prinsip dasar pembangunan Papua yang berbasis pada satu kesatuan sistemik dan integratif dalam kerangka keindonesiaan.

Sementara itu adapun hasil yang harapkan salah satunya adalah tergambarnya secara jelas tantangan implementasi Otsus Papua diera baru pemekaran enam (enam) wilayah provinsi dan kompleksitas tata kelola, termasuk dampak dari dualisme koordinasi, beban administratif, dan ketidaksinambungan antarwilayah.

Baca Juga :  Presiden: Pemerintah Tak Tinggal Diam

“Teridentifikasinya bentuk-bentuk sikap dan pola pikir primordialisme sempit yang berkembang di tengah masyarakat maupun elite, beserta rekomendasi konkret untuk mereduksi kecenderungan eksklusivisme sosial-politik yang menghambat integrasi dan kebersamaan,” pungkasnya. (jim/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya