Berangkat dari situasi tersebut, seminar tersebut mengusung tema “Transformasi dan Akselerasi OTSUS Papua” dengan subtema “Memaknai OTSUS Papua yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”. Tema ini menegaskan pentingnya melakukan transformasi struktural dan budaya dalam pelaksanaan OTSUS Papua, sekaligus mempercepat (akselerasi) capaian hasil pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
Lebih lanjut ketua MIPI Papua menjelaskan transformasi dan akselerasi ini harus dibangun di atas prinsip Inklusivitas, yang artinya keterlibatan semua komponen masyarakat Papua dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
“Kemudian keadilan, diharapkan distribusi manfaat pembangunan dan perlindungan hak-hak dasar OAP secara merata. Serta keberlanjutan, kesinambungan program OTSUS yang berpihak pada ekosistem, ekonomi lokal, dan kearifan budaya Papua,” tambah Musaad.
Dalam kerangka tersebut, Musa’ad menjelaskan bahwa Tanah Papua secara filosofis dan administratif merupakan satu kesatuan budaya yang utuh dan hidup, satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung, satu kesatuan ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama, satu kesatuan Otsus dalam kebijakan afirmatif dan satu kesatuan dalam bingkai NKRI yang menjunjung keadilan dan martabat seluruh rakyat Indonesia.
Dengan begitu melalui seminar ini, diharapkan kelima prinsip tersebut menjadi dasar berpikir bahwa transformasi OTSUS Papua harus bersifat holistik dan menyatu, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosio-antropologis masyarakat Papua.
“Hanya dengan cara ini, OTSUS dapat menjelma sebagai instrumen keadilan yang tidak terputus dari identitas, aspirasi, dan harapan masyarakat Papua sendiri,” ujarnya.
Berangkat dari situasi tersebut, seminar tersebut mengusung tema “Transformasi dan Akselerasi OTSUS Papua” dengan subtema “Memaknai OTSUS Papua yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”. Tema ini menegaskan pentingnya melakukan transformasi struktural dan budaya dalam pelaksanaan OTSUS Papua, sekaligus mempercepat (akselerasi) capaian hasil pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
Lebih lanjut ketua MIPI Papua menjelaskan transformasi dan akselerasi ini harus dibangun di atas prinsip Inklusivitas, yang artinya keterlibatan semua komponen masyarakat Papua dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
“Kemudian keadilan, diharapkan distribusi manfaat pembangunan dan perlindungan hak-hak dasar OAP secara merata. Serta keberlanjutan, kesinambungan program OTSUS yang berpihak pada ekosistem, ekonomi lokal, dan kearifan budaya Papua,” tambah Musaad.
Dalam kerangka tersebut, Musa’ad menjelaskan bahwa Tanah Papua secara filosofis dan administratif merupakan satu kesatuan budaya yang utuh dan hidup, satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung, satu kesatuan ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama, satu kesatuan Otsus dalam kebijakan afirmatif dan satu kesatuan dalam bingkai NKRI yang menjunjung keadilan dan martabat seluruh rakyat Indonesia.
Dengan begitu melalui seminar ini, diharapkan kelima prinsip tersebut menjadi dasar berpikir bahwa transformasi OTSUS Papua harus bersifat holistik dan menyatu, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosio-antropologis masyarakat Papua.
“Hanya dengan cara ini, OTSUS dapat menjelma sebagai instrumen keadilan yang tidak terputus dari identitas, aspirasi, dan harapan masyarakat Papua sendiri,” ujarnya.
