*Bahlil Lahadalia Berpotensi Jadi Menteri Koperasi dan UMKM
JAKARTA, Jawa Pos – Nama-nama menteri Jokowi di periode keduanya akan diumumkan hari ini. Meski demikian, formasinya sudah cukup terang. Hingga tadi malam, sudah ada 32 calon menteri yang sudah diundang ke istana sejak dua hari belakangan. Yakni 9 nama di hari Senin (22/10) dan 23 nama pada Selasa kemarin (22/10).
Dari 32 nama tersebut, 16 nama memiliki latar belakang profesional. Sementara sisanya merupakan kader partai, meliputi 4 orang kader Golkar, 3 orang kader PDIP, 3 orang kader NasDem, 3 kader PKB, 2 kader Gerindra, dan satu kader PPP.
Kemudian, tercatat ada 12 nama-nama lama yang masih bercokol. Yakni Airlangga Hartarto, Pratikno, Sri Mulyani, Budi Karya Sumadi, Agus Gumiwang, Siti Nurbaya, Basuki Hadimuljono, Yasonna Laoly, Sofyan Djalil, Tjahjo Kumolo, Bambang Brodjonegoro, dan Luhut Binsar Panjaitan.
Selain itu, Pramono Anung dan Retno Marsudi juga disebut berpotensi masuk. Hanya saja, berdasarkan informasi yang dihimpun, Retno masih mendampingi Wakil Presiden Maruf Amin di Jepang dan Pramono tengah berkabung akibat salah seorang keluarganya wafat.
Meski ada yang berpindah, sebagian besar nama lama tetap pada jabatan sebelumnya. Misalnya Sri Mulyani yang memastikan akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, dia diminta untuk melanjutkan kerjanya dalam mengelola keuangan negara. “Presiden menugaskan saya tetap menjadi menteri keuangan,” ujarnya usai pertemuan.
Sejumlah pekerjaan sudah diberikan kepada Ani, – sapaan akrabnya untuk lima tahun ke depan. Mulai dari mendorong perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, penguatan UMKM, mengatasi current account deficit, hingga penggunaan anggaran yang efisien.
“Dibutuhkan suatu policy terus menerus di dalam rangka menjaga ekonomi kita dari tantangan pelemahan global,” kata dia. Soal kebijakan-kebijakan makro yang diambil, Ani menyebut akan menyesuaikannya dengan kondisi.
Basuki Hadimuljono juga akan melanjutkan kiprahnya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur sudah diperintahkan untuk dikerjakan. Di antaranya mengkoneksikan infrastruktur utama dengan pariwisata dan kawasan industri.
“Kawasan industri Brebes, Magetan, pembangunan infrastruktur destinasi wisata,” ucapnya. Selain itu, pembangunan fisik ibukota baru juga akan menjadi tugas yang harus dilakukannya.
Sosok lain yang akan melanjutkan jabatannya adalah Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siti juga mengumumkannya usai bertemu Jokowi. “Ada kewajiban melanjutkan tugas-tugas yang harus diselesaikan,” kata Siti.
Beberapa tugas yang harus diminta Jokowi untuk dituntaskan adalah memaksimalkan sektor perhutanan untuk menyerap lapangan kerja. Selain itu, urusan perizinan juga harus diefisienkan guna mendorong investasi. “Harus dukung investasi tanpa meninggalkan kelestarian alam,” kata dia.
Kemudian ada nama Yasonna Laoly yang kembali diminta menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kepada Yasonna, Jokowi meminta untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah. Seperti pembuatan UU Omnimbuslaw, deregulasi aturan, hingga pembenahan lembaga Pemasyarakatan dan keimigrasian.
Dengan kembali dipilih sebagai menteri, Yasonna harus kembali mengundurkan diri dari anggota legislatif. “Konsekuensinya mundur dari DPR,” kata dia.
Budi Karya Sumadi juga akan melanjutkan kiprahnya sebagai menteri perhubungan. “Saya ditugaskan untuk melanjutkan tugas saya sebagai menteri perhubungan,” ujarnya.
Ke depannya, BKS diminta melanjutkan upaya pembangunan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Selain untuk mendukung distribusi logistik dan manusia, infrastruktur transportasi juga harus mendukung pariwisata.
Nama lain yang lanjut adalah Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dia diminta melanjutkan pekerjaan yang belum selesai terkait masalah reformasi agraria, dan redistribusi aset. “Roadmap-nya 2025 seluruh tanah terdaftar,” kata dia.
Luhut Binsar Pandjaitan juga akan kembali menduduki posisi Menteri Kemaritiman. Bedanya, Luhut juga akan menangani urusan investasi menyusul adanya perubahan nomenklatur kementerian.
Adapun Bambang Brodjonegoro akan menduduki kementerian dengan nomenklatur baru yang fokus pada peningkatan SDM. “Beliau tekankan SDM bukan hanya kurangi kemiskinan namun perkuat aspek pendidikan, penilitian dan inovasi perkuat daya saing,” tuturnya memberi kode.
Sementara Airlangga Hartarto, Tjahjo Kumolo, Pratikno, dan Agus Gumiwang belum mendapatkan kepastian. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan, Airlangga berpotensi bergeser ke Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Agus menggantikannya di posisi Menteri Perindustrian.
Di pos menteri-menteri bidang ekonomi, nama Bahlil Lahadalia berpotensi menduduki posisi Menteri Koperasi dan UMKM. Mantan Ketua Umum HIPMI itu mengaku diajak bicara Jokowi soal pertumbuhan kawasan ekonomi baru, pemerataan ekonomi, dan UMKM. Namun untuk kepastiannya, dia menyerahkan ke Jokowi.”Presiden paling tahu karena saya sejak kecil bergelut di bidang ekonomi,” ungkapnya.
Kemudian Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa berpotensi menduduki kursi Bappenas. Bersama Jokowi, dia berbicara soal kondisi masyarakat dan situasi ekonomi nasional yang berada pada middle income trap. Oleh Presiden, dia diminta membuat perencanaan dan strategi untuk keluar dari situasi tersebut.
“Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini,” kata dia. Selain itu, dia mengakui, persoalan pemindahan Ibukota yang menjadi hajat Bappenas dibicarakan dalam pertemuan. “Tadi juga membahas presiden ingin dibentuk segera badan optorita ibu kota baru pada akhir tahun ini,” kata dia.
Kemudian di bidang Kesra, Juliari Peter Batubara diminta untuk membantu Presiden di bidang yang berkaitan dengan masalah sosial. Seperti pengentasan kemiskinannya dan rehabilitasi kondisi pasca bencana alam. “Ya program atau tangguh jawab utama itu tadi,” ujarnya
Soal detailnya, dia belum bisa menjelaskan. Dalam waktu dekat, dirinya akan mempelajari dan mengeksekusi program yang sudah berjalan, termasuk Program Keluarga Harapan. Saat disinggung apakah jabatan menteri sosial sesuai keahliannya, dia menjawab diplomatis.
“Tugas Menteri harus siap, tidak terpaku latar belakang. Latar belakang di DPR dan juga di partai, saya kira upaya pengentasan kemiskinan berhubungan selama ini,” tuturnya.
Sementara Syahrul Yasin Limpo dipercaya untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat. “Intinya kita harus jamin besok 270 juta jiwa itu kebutuhan dasarnya terhadap makan dan lainnya, damai dan sebagainya bisa terpenuhi,” ujarnya.
Dengan clue tersebut, SYL berpotensi menjabat Menteri Pertanian. Lantas, sejauh mana pengalaman di sektor tersebut? SYL mengatakan, dirinya memiliki karir mulai dari lurah, camat, bupati, wakil gubernur, hingga dua kali gubernur. Sepanjang itu, dirinya banyak berkecimpung dengan sektor pertanian. “Saya ngurusin itu mulai dari lurah. Bukan hal baru,” kata dia.
Kemudian Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah mengatakan diminta membantu presiden di sektor tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. “Tentang implementasi kartu kerja. Seputar itu,” ujarnya. Dengan indikasi tersebut, Ida berpotensi mengisi jabatan Menteri Tenaga Kerja.
Sementara mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi juga masuk calon menteri. Dia mengaku membicarakan banyak isu dengan Jokowi. Mulai dari keamanan, pendidikan, hingga masalah pembangunan sumber daya manusia. Soal posisinya, dia masih menunggu. “Tunggu besok (hari ini),” kata dia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Razi berpeluang di posisi Menteri Agama.
Nama lainnya yang masuk adalah politisi Partai Golkar Zainuddin Amali. Oleh Presiden, mantan Ketua Komisi II DPR itu diminta untuk memimpin pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan prestasi di bidang keolahragaan. “Kita bangsa yang besar tetapi jumlah yang besar belum bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan SDM kita untuk kreatifitas anak muda kita,” kata dia.
Sementara Abdul Halim Iskandar mengisyaratkan untuk duduk di posisi Menteri Desa. Bersama Jokowi, dia berdiskusi terkait masalah ekonomi, infrastruktur dan sosial. “Beliau paham saya orang Jawa timur dan desa,” ungkapnya memberi kode.
Nama baru lainnya adalah dr Terawan yang juga ketua RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Oleh presiden, Terawan diminta untuk mengisi Menteri Kesehatan. Persoalan defisit BPJS dan pemberantasan stunting menjadi tugas khusus yang disampaikan Jokowi.
Selanjutnya di posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jokowi mempercayakan pada Sekjen Partai NasDem Johnny Plate. Salah satu tugas yang akan menjadi hajat besarnya adalah penuntasan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Respon Pasar
Sementara itu, pemanggilan Sri Mulyani Indrawati yang kembali didapuk sebagai Menkeu membawa angin segar pada pasar saham. Pada pembukaan perdagangan kemarin (22/10) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,14 persen ke level 6.207,49.
IHSG pada pukul 10.00 WIB bergerak ke level 6.202,95 atau menguat 0,06 persen dibandingkan penutupan Senin (21/10). Bahkan, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di level 6.229,39 atau menguat 0,49 persen.
Pada penutupan perdagangan sore kemarin, IHSG ditutup menguat 0,43 persen menjadi di level 6.225,49. Dengan penguatan itu, IHSG berarti sudah menguat delapan hari berturut-turut dan tercatat naik 3,3 persen.
Selain itu, kenaikan juga terjadi pada sejumlah emiten yang memiliki afiliasi terhadap tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri. Saham-saham yang naik itu di antaranya yakni ADRO, ABBA, SRTG, MPMX, MDIA, dan MARI.
Bahkan, saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) yang terafiliasi dengan sosok Erick Thohir menjadi salah satu top gainers dan tercatat naik Rp 14 atau 6,42 persen ke Rp 232.
Tak hanya IHSG, nilai tukar rupiah yang ditutup menguat jelang pengumuman susunan kabinet baru. Rupiah ditutup menguat 40 poin atau 0,28 persen menjadi Rp 14.041 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 14.181 per dolar AS.
Ekonom Indef Abra P.G Talattov menyebut, pasar memang merespon positif nama-nama calon menteri yang dipanggil Jokowi. ‘’Kalau yang saya baca ini memang pak Jokowi ingin memberi kejutan ke pasar. Melihat track record nama-nama itu yang sebelumnya sudah santer terdengar memang menurut saya bisa diterima cukup baik oleh pasar,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
Selain itu, Abra menuturkan, baik Sri Mulyani maupun wajah-wajah baru seperti Nadiem, Wishnutama, maupun Erick disebutnya adalah sosok yang layak dijadikan menteri di bidang ekonomi. Sebab, sepak terjang mereka pun tak perlu diragukan lagi. ‘’Nama-nama yang sudah dipanggil cukup kredibel,’’ imbuhnya.
Tetapi, dia mengimbau agar siapapun yang menduduk posisi Menko Perkonomian harus bisa mengarahkan dan mensinergikan kepentingan investasi dalam satu irama. Sebab, sosok Menko Perekonomian merupakan sosok kunci yang diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi dan daya saing RI ke depan.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, penunjukan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menkeu dirasa kurang tepat. Posisi yang pas bagi Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu adalah Menko Perekonomian. Karena itu, komposisi antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu SMI dirasa kurang pas.
“Seperti saya sampaikan sebelumnya saya pesimis dengan bu SMI kembali menjadi menkeu. Saya pesimis koordinasi apalagi sinergi antara Menko Perekonomian dengan Menkeu nanti bisa berjalan baik. Kemungkinan terbesarnya Menko Perekonomian tidak banyak berfungsi. Kalah wibawa dengan Menkeu,”jelasnya saat dihubungi, kemarin.
Menurut Piter, dengan kembalinya SMI sebagai menkeu, maka Indonesia dikhawatirkan tidak akan mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan terjebak di angka 5 persen. “Mimpi menjadi negara besar di tahun 2045 simpan aja di laci,”katanya.
Namun, Piter menekankan, kecuali jika SMI berani mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Dia mengungkapkan, dibutuhkan kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil untuk menghadapi situasi global saat ini. Kebijakan moneter yang sudah mendukung pertumbuhan, harusnya diimbangi dengan dengan kebijakan fiskal yang penuh dengan stimulus terhadap perekonomian.
“Jangan takut untuk melebarkan defisit, harus berani menghadapi kritik atas terus bertambahnya utang pemerintah. Fokus kepada pertumbuhan ekonomi. (far/dee/ken/JPG)
