“Kami melihat bahwa jika Dana Otsus hanya sebesar Rp10 triliun, nilainya sangat kecil, apalagi Papua kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi. Dengan adanya penambahan menjadi Rp12 triliun, setidaknya ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis Otonomi Khusus,” ujar Denny kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/12).
Ia menambahkan, dengan bertambahnya Dana Otsus, pemerintah daerah harus benar-benar selektif dan tepat sasaran dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, sektor kesehatan masih menjadi persoalan serius di Papua dan membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Selain kesehatan, sektor pendidikan juga tidak kalah penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia Papua yang unggul dan berdaya saing, termasuk juga permberdayaan ekomomi rakyat,” jelasnya.
Denny juga menyoroti kondisi fiskal daerah, khususnya di Provinsi Papua, yang pada tahun 2026 hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,03 triliun. Dengan keterbatasan tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal dan kreatif dalam mengelola potensi daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset daerah dan sumber daya alam yang ada secara optimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. Jika tidak kreatif dan inovatif, maka pertumbuhan ekonomi Papua akan melambat,” tegasnya.
“Kami melihat bahwa jika Dana Otsus hanya sebesar Rp10 triliun, nilainya sangat kecil, apalagi Papua kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi. Dengan adanya penambahan menjadi Rp12 triliun, setidaknya ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis Otonomi Khusus,” ujar Denny kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/12).
Ia menambahkan, dengan bertambahnya Dana Otsus, pemerintah daerah harus benar-benar selektif dan tepat sasaran dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, sektor kesehatan masih menjadi persoalan serius di Papua dan membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Selain kesehatan, sektor pendidikan juga tidak kalah penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia Papua yang unggul dan berdaya saing, termasuk juga permberdayaan ekomomi rakyat,” jelasnya.
Denny juga menyoroti kondisi fiskal daerah, khususnya di Provinsi Papua, yang pada tahun 2026 hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,03 triliun. Dengan keterbatasan tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal dan kreatif dalam mengelola potensi daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset daerah dan sumber daya alam yang ada secara optimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. Jika tidak kreatif dan inovatif, maka pertumbuhan ekonomi Papua akan melambat,” tegasnya.
