Indonesia Semakin Dekat dengan Endemi Covid-19
JAKARTA-Di tengah pelonggaran berbagai aktivitas publik, pemerintah memperketat kebijakan perjalanan via pesawat. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM di Jawa-Bali yang dipublikasikan, Selasa (19/10).
Diktum keempat pada beleid itu menyebutkan, pelaku perjalanan udara wajib memiliki hasil negatif tes PCR. ’’Menunjukkan hasil PCR H-2 (masa berlaku dua hari, Red) untuk pesawat,’’ kata Tito dalam instruksinya.
Selain itu, penumpang harus menunjukkan bukti telah divaksin. Minimal suntikan dosis pertama. Ketentuan itu berbeda dengan inmendagri terdahulu.
Sebelumnya, syarat PCR hanya berlaku untuk penerbangan luar Jawa-Bali. Untuk penerbangan di wilayah Jawa-Bali, pemerintah membaginya dalam dua kategori. Untuk yang baru divaksin satu kali, wajib tes PCR. Sementara itu, penumpang yang sudah dua kali divaksin cukup menunjukkan hasil tes antigen dengan masa berlaku satu hari. Dengan inmendagri baru tersebut, syarat perjalanan udara di seluruh wilayah tanah air menjadi seragam.
Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal menyatakan, perubahan ketentuan itu didasarkan pada hasil evaluasi. Jika dibandingkan dengan perjalanan darat, perjalanan udara relatif lebih berisiko karena cakupan pergerakan massa lebih luas. Karena itu, upaya pencegahan ekstra harus dilakukan. ’’Pertimbangannya keselamatan penumpang. Keakuratan antigen diketahui lebih rendah ketimbang PCR,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
Safrizal menambahkan, situasi di dalam pesawat lebih riskan. Jika kapasitas pesawat diisi 70–100 persen, menjaga jarak akan sulit dilakukan. ’’Jadi, untuk lebih menjaga keselamatan, screening yang lebih akurat adalah swab PCR,’’ jelasnya.
Adapun penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Vaksinasi Covid-19 terus dikejar. Targetnya adalah transisi antara pandemi ke endemi semakin cepat.
Pada awalnya pemerintah menargetkan vaksinasi diberikan pada 181,5 juta orang. Namun karena usia 12 hingga 17 tahun bisa divaksin maka jumlahnya bertambah hingga 208 juta orang.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan 70 persen populasi dapat divaksin pada akhir tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa target yang bisa dicapai pada akhir tahun ini baru 59 persen atau 122 juta orang yang divaksin dua kali atau lengkap. Sementara yang akan menerima vaksinasi pertama sejumlah 168 juta orang.
”Arahan Presiden, dipercepat terutama di ibukota provinsi dan beberapa kota yang padat penduduknya,” kata Budi. Selain itu daerah yang akan menyelenggarakan perhelatan besar juga akan jadi fokus percepatan vaksinasi.
Beberapa kali, vaksinasi bisa mencapai 2 juta dosis perhari. Dengan kecepatan ini, Budi optimis bahwa vaksinasi Covid-19 lancar. ”Dengan laju seperti ini, akhir tahun kita bisa mendekati 300 juta suntikan (dosis pertama dan kedua),” ungkapnya.
Sebelumnya Budi mengatakan tantangan percepatan vaksinasi Covid-19 setelah 300 juta suntikan adalah lokasi geografis dan sosial. Ini karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau kecil memiliki kesulitan dalam distribusi. Di sisi lain, juga masih banyak masyarakat adat yang harus ada pendekatan sosial agar vaksinasi Covid-19 dapat diterima. Budi menyadari kalau kementerian masuk secara formal akan lebih sulit.
Pada kesempatan lain, Plt Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Maxi Rondonuwu menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19. Pertama adalah perbanyak pos vaksinasi, terutama di tingkat desa. Kedua adalah kerjasama dengan BKKBN untuk pendekatan keluarga. Selain itu, kerjasama dengan TNI dan Polri juga dinilai membantu dalam percepatan vaksinasi ini.
”Daerah diharapkan juga bisa mengatur dalam hal distribusi,” tuturnya. Untuk daerah yang aksesnya sulit maka akan dikirim vaksin sebulan sekali. Maxi menyatakan sejauh ini daerah sudah memiliki tempat penyimpanan vaksin yang mumpuni.
Selanjutnya, Kemenkes akan bekerjasama dengan kementerian yang memiliki komunitas. Misalnya dengan Kementerian Sosial. Ketika akan memberikan bantuan sosial, dilanjutkan dengan vaksinasi Covid-19.
Di sisi lain, pemerintah kian optimis masa transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi bisa segera tercapai. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, target tersebut bisa tercapai pada Januari 2022.
Optimisme itu muncul lantaran kasus konfirmasi harian nasional Covid-19 terus menurun. Termasuk, kasus kematian di Jawa dan Bali.
Ditambah lagi, saat ini pemerintah tengah menjajaki beberapa alternatif obat Covid-19. Salah satunya, molnupiravir buatan perusahaan farmasi Merck. Luhut sendiri kini tengah berada di Amerika Serikat bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk bertemu dengan pimpinan Merck membicarakan kerja sama tersebut.
Selain itu, ada pula Proxalutamide yang sedang dalam tahap uji klinis ketiga di Indonesia dan sedang berproses di BPOM. Obat lainnya, AT-527 yang dikembangkan oleh Roche and Athea. Dia menyebut, ketiganya berpotensi untuk menjadi obat Covid-19.
”Namun, saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekadar menjadi pembeli. Kita harapkan ada kerjasama, melakukan investasi dan produksinya di Indonesia,” ujarnya.
Apabila obat-obat Covid-19 ini lulus uji klinis dan penjajakan kerjasama berhasil, diharapkan penularan Covid-19 bisa terus ditekan. Sehingga, potensi gelombang ketiga lonjakan Covid-19 pada natal dan tahun baru (nataru) dapat diantisipasi.
”Kalau kita bisa melampaui Natal dan Tahun Baru ini, pada Januari ini saya pikir sudah masuk pada endemi,” ungkapnya.
Menurutnya, presiden pun sudah mengingatkan tentang potensi gelombang ketiga pada akhir tahun nanti. Pihaknya pun telah mengagendakan sejumlah rapat untuk melakukan penguatan strategi antisipasi. Terutama, dalam mendorong penggunaan Peduli Lindungi dan perkuat vaksinasi.
Sementara itu pada kesempatan lain, Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan SpP menyatakan bahwa Indonesia mendekati situasi endemi Covid-19. Menurutnya ini terlihat dari cakupan vaksinasi yang semakin banyak. ”Kesadaran prokes semakin tinggi dan kasus terkonfirmasi di bawah 1000 kasus,” ucapnya.
Vaksinasi, obat, dan protokol kesehatan membuat perubahan dari pandemi ke endemi semakin cepat. Dia mengapresiasi pemerintah berkomitmen pada akhir tahun dapat memberikan 300 juta suntikan vaksin Covid-19.
Sementara itu, penanganan pandemi Covid-19 saat ini dinilai sudah jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Peneliti Pandemi dari Griffith University Dicky Budiman menilai, banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah di tahun kedua pandemi. ”Terutama di aspek public health dan PPKM berlevel,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (19/10).
Kemudian, dari sisi strategi komunikasi risiko jauh lebih banyak perbaikan. Banyak pejabat yang membatasi bicara, komunikasi mengenai kebijakan penanganan pandemi hanya diberikan pada Luhut dan Menkes saja. Menurutnya, hal itu sudah tepat dibanding di awal pandemi. ”Bukan hanya salah strategi risikonya, juga banyak penyangkalan. Ini tentu berpengaruh pada keberhasilan strategi,” ungkapnya.
Selain itu, terkait testing, tracing, dan treatment (3T) juga jauh meningkat dibanding sebelumnya. Kapasitas laboratorium yang melakukan testing kini sudah lebih banyak. Ada lebih dari 600 lokasi. Kemudian, dari sisi standar WHO untuk testing pun sudah terpenuhi hamper di semua provinsi.
”Walaupun sebetulnya masih belum kuat untuk 3T ini, terutama di level kabupaten dan kota yang masih rapuh,” paparnya.
Yang tak bisa disangkal lagi, capaian vaksinasi Covid-19 sangat positif. Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lainnya dalam hal capaian vaksinasi ini. Meskipun masih ada pekerjaan rumah soal capaian penuh vaksinasi. Terutama untuk kelompok berisiko, seperti lansia, komorbid, dan disabilitas. Belum lagi, disparitas capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi yang ternyata cukup besar.
Indonesia sendiri disebutnya sangat berisiko mengalami gelombang ketiga Covid-19 seperti negara-negara lain. Sebab, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia belum memiliki imun terhadap Covid-19, baik karena vaksinasi atau penyintas. Selain itu, Indonesia juga masih berada di level community transmission, di mana banyak kasus infeksi di masyarakat yang tidak terdeteksi.
Melihat fakta tersebut, Dicky pun meminta pemerintah tetap waspada di tengah penurunan kasus saat ini. Terlebih, case fatality rate Indonesia tertinggi di Asia Tenggara.
”Jadi meski turun, tapi pondasinya belum kuat. ada masalah strategi di hulu dan hilir dan strategi komprehensif kita,” jelasnya.
Oleh sebab itu, 3T harus tetap ditingkatkan dengan penjangkauan ke rumah-rumah. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan cakupan vaksinasi, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi. ”Pelonggaran aktivitas juga harus terukur, jadi terbukti keefektivitasannya dan keamanannya,” sambungnya.
Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, evaluasi kasus konfirmasi Covid-19 pada pelaksanaan PON XX yakni tercatat sebanyak 176 kasus. Jumlah itu terdiri dari 97 atlet, 49 official, 7 coach, 10 wasit, 9 media, 2 panpel, 1 juri, dan 1 keamanan. Dari total peserta PON yang mencapai 10.066, kasus itu mencapai 1,7 persen dari jumlah total peserta.
Airlangga memerinci, kasus itu tersebar pada 16 cabor (dari 37 cabor yang dipertandingkan) dan 30 kontingen dengan jumlah kasus terbanyak yang berasal dari kontingen DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. ‘’Sudah lebih dari 60 persen dari peserta PON yang sudah melewati masa karantina (lewat 5 hari), sisanya dalam beberapa hari ini terus dimonitor, terutama karantina di daerah-daerah,’’ ujarnya.
Prokes pada saat kedatangan di daerah asal atau tujuannya telah diatur dengan Adendum ke-II SE Kasatgas Nomor 17/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.
‘’Juga untuk World Superbike Mandalika yang sudah siap untuk 25 ribu penonton, dan di Kabupaten Lombok Tengah sudah tercapai 70 persen vaksinasi dosis pertama, dan (penonton) yang membeli tiket harus sudah 2 kali vaksin,’’ paparnya.
Airlangga melanjutkan, untuk kegiatan nasional yang lain adalah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) yang diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara, dari tanggal 16-25 Oktober 2021. Untuk monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Kemendagri dan Satgas Penanganan Covid-19, di mana penerapan Prokes mengikuti ketentuan Prokes seperti yang diterapkan di PON Papua, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Pemprov Maluku Utara membentuk Satgas Prokes untuk mengawasi Prokes di lapangan. Demikian juga pasca pelaksanaan STQH, setiap pemda akan menyiapkan Karantina Terpusat di daerah masing-masing, dan berlaku kewajiban untuk melakukan karantina selama 5X24 jam.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo yakni harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru). ‘’Supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal, yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan,’’ tambahnya.
Sejalan dengan langkah pemerintah, TNI AL terus mengupayakan agar jumlah masyarakat yang tuntas divaksinasi terus bertambah. Untuk mengakselerasi vaksinasi di wilayah aglomerasi Bogor dan Tangerang, kemarin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengirim 220 tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi di wilayah tersebut.
Panglima Komando Armada (Koarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah melepas ratusan tenaga kesehatan tersebut. Berdasar data dari TNI AL, seluruh tenaga kesehatan itu berasal dari Dinas Kesehatan Lantamal III Jakarta, Koarmada I, Pushidrosal, Kolinlamil, Seskoal, Kormar, RSAL Mintohardjo, RSMC, Satkes Denma Mabesal, Yayasan Hangtuah, Stikes, dan Ladokgi.
Dalam kesempatan itu Arsyad menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang dikerahkan oleh TNI AL dibekali vaksin yang memadai untuk menyuntik masyarakat. Mereka sengaja memilih wilayah Aglomerasi Bogor dan Tangerang sebagai sasaran. ”Wilayah tersebut saat ini dijadikan sasaran vaksinasi nasional karena prosentase masyarakat yang tervaksin masih sangat rendah,” beber perwira tinggi dengan dua bintang di pundak tersebut.
Dengan tambahan tenaga kesehatan, TNI AL berharap target vaksinasi di wilayah itu segera tercapai. Sehingga proses transisi dari pandemi menuju endemi berjalan mulus. Terpisah, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan bahwa serbuan vaksinasi yang dilaksanakan oleh instansinya sejak Juni lalu sudah berhasil menjangkau masyarakat pesisir Indonesia. ”Sudah 70 persen lebih masyarakat pesisir divaksin,” ungkap dia.
Karena itu, kini TNI AL mengerahkan sumber daya yang mereka miliki untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Termasuk di wilayah aglomerasi Bogor dan Tangerang. Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq menambahkan, instansinya turut terlibat dalam serbuan vaksinasi tersebut. Menurut dia, vaksinasi di daerah yang masyarakat tervaksinnya masih rendah perlu dilakukan segera. Selain di wilayah aglomerasi tersebut, pihaknya juga masih menggeber vaksinasi di sejumlah pesantren dan sekolah. (far/bay/lyn/mia/dee/syn/JPG)
