Saat ini, Satgas Damai Cartenz beroperasi di 11 kabupaten, dengan fokus utama di wilayah Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Brigjen Faizal menekankan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adaptif terhadap konteks sosial dan budaya Papua, mengingat kuatnya ikatan kekerabatan adat.
“Banyak warga yang secara adat merasa berkewajiban membantu saudaranya yang tergabung dalam KKB atau KKP, meskipun secara ideologis tidak mendukung. Di sinilah kami menerapkan pendekatan persuasif dan humanis. Pelaku utama tetap diproses hukum, namun simpatisan kami dekati secara antropologis,” tegasnya.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Satgas tidaklah ringan. Operasi Damai Cartenz disebut sebagai salah satu operasi dengan risiko tertinggi di Indonesia. Hampir setiap tahun, personel gugur dalam tugas. Kendala lainnya mencakup keterbatasan infrastruktur, anggaran operasional, serta sistem penghargaan yang belum optimal.
Selain itu, secara eksternal, penanganan propaganda digital juga dinilai masih lemah. Banyak konten provokatif yang menyebar luas namun sulit ditindak secara hukum karena keterbatasan regulasi yang ada.
“Masalah Papua tidak bisa dibebankan semata-mata kepada TNI dan Polri. Penyelesaian di hulu, seperti pendidikan, pembangunan, dan penguatan institusi adat, harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian dan lembaga. Kami butuh sinergi yang holistik,” pungkas Brigjen Faizal,” (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
