Menurutnya, peristiwa di Distrik Kebru, Kabupaten Puncak, merupakan fakta dan bukti otentik atas kebijakan masif, dan rasisme sistemik terhadap masyarakat asli Papua. Kejahatan ini disebut semakin meningkat pada masa kep
Imbauan itu dituangkan dalam surat tertulis Nomor: 0076/P-034/A-24/ULMWP/EC-1/III/2026. President Executive, Menase Tabuni didampingi Octovianus Mote selaku Wakil President Executive dan Markus Haluk selaku Secretaris Ex
Ada yang di Lingkaran Abepura dan ada juga di Perumnas III Waena. Ini dilakukan pagi hari. Siang harinya pendemo di Perumnas III memilih bergabung ke Lingkaran Abepura. Demo berlangsung tertib hingga pukul 15.00 WIT. Bai
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melihat ada situasi yang kurang kondusif dan terus mengancam eksistensi hidup masyarakat Papua. Ini berkaitan dengan prinsip dasar kebebasan, kemerdekaan sebagaimana term
Semua diminta fokus pada kerja masing-masing wilayah. Yang sudah melakukan Konferwil ULMWP untuk terus dorong Konferda hingga kampung. Jadi terus melakukan kerja nyata. Kedua, para pihak yang banyak berbicara di media so
Awalnya ia menanggapi soal situasi Papua yang sedang tidak kondusif. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik besenjata dan itu terjadi di hampir semua wilayah adat. Iapun mengajak semua kelompok untuk merend
Kata Presiden Eksekutif ULMWP, Menaseh Tabuni, kebijakan pemerintah Indonesia melalui pemekaran provinsi, Otonomi Khusus jilid 1 pada 2001 dan jilid 2 pada 2021 secara sepihak oleh Indonesia, pencanangan infrastruktur da
Hanya saja bagi masyarakat Papua perjanjian ini merupakan hal yang melecehkan. Ini ditambah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) dengan cara yang dipraktekan pada 1969, menjadi pelengkap derita masyarakat.
Apalagi KKP juga menggaungkan propaganda Papua merdeka dengan berbagai cara termasuk menggunakan media sosial. KKP menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Keduanya dinilai sebagai ancama
Disini Ketua West Papua Council, Bucthar Tabuni, secara resmi melantik ratusan anggota kongres yang terdiri dari Anggota Senat dan Legislative Council tingkat pusat, wilayah, dan daerah atau suku. Pelantikan ditandai den
Adapun Juha Christensen, telah menyampaikan tawaran ini kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra pada 22 Januari 2022. Thomas, menilai ini sebagai peluang besar yang harus direspon dengan bijak oleh pemerintah Indonesia. Juga merupakan aktivis asal Finlandia yang terlibat aktif dalam negosiasi pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.
Karenanya diharapkan dalam pertemuan itu para pemimpin Pasifik dapat membahas masalah di West Papua dengan merujuk pada hasil Komunike Pacific Islands Forum (PIF) tahun 2019 yang mana Komunike tersebut memuat tiga bagian penting mengenai masalah West Papua dan proses penyelesaiannya.
Organisasi ini telah memilih Alen Halitopo sebagai ketua. Bazoka Logo sebagai Menteri dari Kementerian Urusan Politik Pemerintah Sementara ULMWP menyampaikan bahwa organisasi taktik ini akan memediasi keputusan-keputusan politik dan keputusan pemerintah secara terbuka untuk umum.
Selain itu aneksasi 1 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan- pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua.
Kongres dibuka, berlangsung di GOR (Gedung Olahraga) STT-GIDI (Gereja Injili di Indonesia), yang dihadiri oleh ribuan peserta dan delegasi dari tujuh (7) wilayah West Papua yaitu: Wilayah Tabi, Saireri,Domberay, Bomberay, Anim-Ha, Meepago dan Lapago.
"Kalau mau buat kegiatan atau menyampaikan aspirasi saya pikir harus tetap sesuai aturan. Jangan dari kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan gesekan dan komplain dari warga karena merasa tidak nyaman dan dirugikan. Saya tidak mau seperti itu, " beber Pekei saat ditemui di Pantai Holtekamp, Sabtu (18/11).
Frengky mengatakan sejak hari pertama adanya aksi dari ULMWP Wadah pemerintah, situasi kamtibmas di Wilayah heram berangsur Kondusif. Masyarakatpun masih melakukan aktifitas seperti biasa.
Mereka bergeming lantaran mendesak petinggi tiga deklarator ULMWP yakni PNWP, NRFPB dan WPNCL untuk segera menjadwalkan kongres guna melakukan pemilihan Presiden ULMWP.
Mereka mempertanyakan proses pemilihan Presiden ULMWP yang telah berganti. Menurut mendemo ini cacat hukum karena tidak dilakukan lewat kongres. Massa pun mendesak agar petinggi organisasi ULMWP, WPNCL dan lainnya segera menggelar kongres untuk melakukan pemilihan ulang.
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi soal seruan atau himbauan dari ULMWP. Organisasi yang kata Kapolresta tidak terdaftar di Kesbangpol dan selama ini kerap melakukan aksi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Pada KTT ke II yang diadakan di Port Vila mulai 22 Agustus 2023 Lalu, struktur kepemimpinan baru telah dibentuk untuk melanjutkan perjuangan dari dalam West Papua sendiri.
Sebelumnya sejumlah kabupaten termasuk di Kota Jayapura juga dilakukan aksi demo untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Pasca pengumuman ini Kota Jayapura terpantau adem ayem. Hanya saja meski demikian pihak keamanan masih terus memantau perkembangan dengan melihat peluang gangguan yang mungkin terjadi.
Namun diantara isu pokok tersebut satu isu yang juga hangat adalah terkait permohonan keanggotaan penuh oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang saat ini masih menjadi pengamat untuk masuk menjadi anggota penuh MSG.
“Kami eksekutor agenda pemerintahan sementara ULMWP wilayah Lapago, kita akan gelar aksi demo damai di Kantor DPRD Jayawijaya. Kami sudah ajukan surat pemberitahuan kepada Polres Jayawijaya, namun tidak diberikan izin,”ungkapnya di Wamena, Rabu (12/7) dalam releasenya.
