Selain itu aneksasi 1 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan- pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua.
Kongres dibuka, berlangsung di GOR (Gedung Olahraga) STT-GIDI (Gereja Injili di Indonesia), yang dihadiri oleh ribuan peserta dan delegasi dari tujuh (7) wilayah West Papua yaitu: Wilayah Tabi, Saireri,Domberay, Bomberay, Anim-Ha, Meepago dan Lapago.
"Kalau mau buat kegiatan atau menyampaikan aspirasi saya pikir harus tetap sesuai aturan. Jangan dari kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan gesekan dan komplain dari warga karena merasa tidak nyaman dan dirugikan. Saya tidak mau seperti itu, " beber Pekei saat ditemui di Pantai Holtekamp, Sabtu (18/11).
Frengky mengatakan sejak hari pertama adanya aksi dari ULMWP Wadah pemerintah, situasi kamtibmas di Wilayah heram berangsur Kondusif. Masyarakatpun masih melakukan aktifitas seperti biasa.
Mereka bergeming lantaran mendesak petinggi tiga deklarator ULMWP yakni PNWP, NRFPB dan WPNCL untuk segera menjadwalkan kongres guna melakukan pemilihan Presiden ULMWP.
Mereka mempertanyakan proses pemilihan Presiden ULMWP yang telah berganti. Menurut mendemo ini cacat hukum karena tidak dilakukan lewat kongres. Massa pun mendesak agar petinggi organisasi ULMWP, WPNCL dan lainnya segera menggelar kongres untuk melakukan pemilihan ulang.
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi soal seruan atau himbauan dari ULMWP. Organisasi yang kata Kapolresta tidak terdaftar di Kesbangpol dan selama ini kerap melakukan aksi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Pada KTT ke II yang diadakan di Port Vila mulai 22 Agustus 2023 Lalu, struktur kepemimpinan baru telah dibentuk untuk melanjutkan perjuangan dari dalam West Papua sendiri.
