“Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan, tetapi KKP menyerang melalui ideologi dan kesadaran generasi muda Papua. Ini justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dilakukan melalui proses kaderisasi, agitasi intelektual, dan pembentukan narasi tandingan terhadap negara,” ungkap Faizal.
Ia menyebut bahwa KKP memiliki jaringan luas, baik di dalam maupun luar negeri. Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi ujung tombak dalam menyuarakan agenda separatisme melalui lobi internasional maupun diaspora mahasiswa Papua di luar negeri.
Di dalam negeri, pengaruh kelompok ini masuk melalui jaringan mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tersebar di berbagai kota studi. Menurut Brigjen Faizal, kelompok ini kerap memanfaatkan isu-isu sensitif untuk menggiring opini publik, seperti rasisme, pelanggaran HAM, hingga penolakan terhadap program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan pemekaran daerah otonomi baru.
“Banyak disinformasi dan narasi provokatif yang menyebut program-program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, program tersebut dirancang untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” ujarnya.
“Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan, tetapi KKP menyerang melalui ideologi dan kesadaran generasi muda Papua. Ini justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dilakukan melalui proses kaderisasi, agitasi intelektual, dan pembentukan narasi tandingan terhadap negara,” ungkap Faizal.
Ia menyebut bahwa KKP memiliki jaringan luas, baik di dalam maupun luar negeri. Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi ujung tombak dalam menyuarakan agenda separatisme melalui lobi internasional maupun diaspora mahasiswa Papua di luar negeri.
Di dalam negeri, pengaruh kelompok ini masuk melalui jaringan mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tersebar di berbagai kota studi. Menurut Brigjen Faizal, kelompok ini kerap memanfaatkan isu-isu sensitif untuk menggiring opini publik, seperti rasisme, pelanggaran HAM, hingga penolakan terhadap program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan pemekaran daerah otonomi baru.
“Banyak disinformasi dan narasi provokatif yang menyebut program-program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, program tersebut dirancang untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” ujarnya.
