JAYAPURA – Sejumlah orang tua siswa dari pelajar program Otonomi Khusus (Otsus) mendatangi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, Senin (20/2). Kedatangan para orang tua tersebut untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran beasiswa sebanyak 3800 anak yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Salah satu orang tua siswa, Selly Vero Tandi Payung menyampaikan, sebanyak 13 anak Papua yang kuliah di Fakultas Kedokteran Ukrida masih menunggu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebelum 25 Februari 2023.
“Anak anak tersebut belum bisa masuk kampus lantaran uang semester mereka untuk Januari 2023 belum terbayarkan, dan semua mahasiswa/mahasiswi mengalami hal yang sama,” kata Selly kepada wartawan.
Menurutnya, dari pembicaraan para orang tua dengan Plh Gubernur. Dimana Pemerintah Papua belum berani keluarkan jaminan, karena harus menunggu hasil pendataan dari Kementrian Dalam Negeri. “Semoga masalah ini bisa segera teratasi, agar anak-anak tidak dinyatakan cuti akibat belum membayar uang semester,” kata Selly.
Di tempat yang sama, salah satu orang tua, Dona Sokoy mengungkapkan, keterlambatan pebiayaan beasiswa Otsus dikarenakan data mahasiswa dari Badan Penembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua belum masuk di Kementerian Dalam Negeri.
“Hal ini yang membuat semua menjadi lambat. Padahal data itu sangat dibutuhkan untuk nantinya mahasiswa Papua dibagi berdasarkan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP),” terangnya.
Lanjut Sokoy menerangkan, kedatangan para orang tua itu sebenarnya ingin meminta agar Pemerintah Provinsi Papua menjadi jaminan agar anak-anak bisa mengikuti perkuliahan.
Hanya saja kata Dona Sokoy, dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Papua sampaikan jika dana beasiswa mahasiswa langsung ditangani Kementerian Dalam Negeri, dan akan dialihkan per provinsi dan kabupaten/kota. “Hal itu juga disampaikan Wamendagri langsung kepada kami melalui sambungan telepon,” kata Dona.
Disampaikan Dona, dalam pertemuan yang juga dihadiri kepala BPSDM Papua. Pihaknya mengaku jika empat stafnya sudah berangkat ke Jakarta untuk serahkan data mahasiswa Papua. “Kami ingin semoga masalah ini bisa segera teratasi,” harapnya.
Sementara itu, Oktovina Tambunay mengatakan, keterlambatan akibat data mahasiswa Papua karena BPSDM harus mengecek kembali mana mahasiswa program Otsus yang masih aktif dan sudah tidak aktif (drop out).
“Selain itu, pendataan harus dipilah berdasarkan asal masing-masing siswa. Akibat belum adanya pembayaran, sampai saat ini mahasiswa Papua belum bisa mengikuti pembelajaran, sebab belum membayar uang semester genap di Januari 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, berkaitan dengan persoalan beasiswa tersebut, pihaknya sudah membicarakannya dengan Wamendagri.
“Tadi kita langsung bicara dengan Wamendagri dan diberikan arahan untuk segera menyampaikan data data, setelah data itu sampai di Kementrian Dalam Negeri langsung akan diferivikasi ulang. Setelah itu diambil alih oleh Kemendagri untuk membagikan ke tiga Provinsi DOB dan kabupaten/kota,” terang Ridwan kepada wartawan.
Menurut Ridwan, anggarnanya sudah diluncurkan ke kabupaten/kota dan Provinsi terkait. Sehingga itu, pembayarannya lewat mereka.
“Terkait dengan mekanismenya seperti apa, nanti diatur oleh Kementrian Dalam Negeri. Dan yang menjadi tanggungjawab Provinsi Induk saat ini hanya 8 kabupaten dan 1 kota berdasarkan KTP Domisili,” kata Ridwan.
Lantas apa yang menjadi kendala dengan terlambatnya pembiayaan terhadap pelajar baik yang berada dalam negeri mau pun luar negeri ? Ridwan menyatakan sampai dengan saat ini dana Otsus belum juga dicairkan.
“Dana Otsus baru akan turun pada bulan April dan Mei, sementara pembayaran sekolah rata rata dilakukan bulan Desember-Januari,” kata Ridwan.
“Semoga dengan berpindah ke kabupaten dan provinsi yang baru, sudah tidak terlambat. Kita berharap mahasiswa Papua bisa sekolah terus, karena mereka itu generasi penerus, tulang punggung negara dan bangsa. Sehingga kita harus mensuport mereka,” sambungnya. (fia/wen)
