JAKARTA- Legislator menilai insiden meninggalnya tenaga kesehatan di Kiwirok menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan. Khususnya di daerah konflik. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah menuntaskan kasus penyerangan tenaga kesehatan oleh KKB, apalagi fasilitas kesehatan seharusnya tidak boleh terdampak konflik apa pun. “Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik. Mereka berada di daerah terpencil di pegunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan,” jelas Netty kemarin.
Selain mengusut tuntas kasus itu, Netty juga mendorong pemerintah menjamin keamanan dan perlindungan nakes yang bertugas di wilayah berbahaya atau wilayah konflik. Sebab, keamanan seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Netty menegaskan pula, kondisi pandemi membuat keberadaan nakes semakin penting.
Dia berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Netty juga meminta pemerintah memberikan dukungan dan santunan memadai bagi keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab. “Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman,” lanjutnya.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengecam keras insiden tewasnya perawat Gabriella Meilani saat berusaha melarikan diri dari serangan kelompok bersenjata di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.
Dia menyebut hilangnya nyawa tenaga kesehatan (nakes) sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di wilayah setempat. ”Kami juga sangat menyesalkan dan mengecam keras terjadinya insiden yang membuat Gabriella terpaksa lari dan menyelamatkan diri,” ujarnya.
Wirya menilai serangan, penyiksaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia sangat tidak dibenarkan. Terlebih sampai mengarah ke pembunuhan di luar hukum. ”Hak untuk hidup adalah hak fundamental,” tuturnya.
Dia mendesak negara untuk mengusut tuntas kematian perawat tersebut. Menurutnya semua pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik aparat keamanan, kelompok bersenjata maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif dan independen di pengadilan sipil. “Tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan konflik di Papua,” imbuhnya.
Dia menambahkan, untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, situasi Papua yang terus menerus diwarnai kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian élite-elite politik Jakarta dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi semua pihak. “Setiap kali ada kekerasan, setiap itu pula kita melihat negara gagal melakukan investigasi secara fair dan menyeluruh,” ujarnya.(fia/ade/bet/nat/JPG)
