MADIUN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lampu hijau dimulainya kembali pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Dengan catatan seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Keterangan tersebut dia sampaikan saat meninjau kegaitan vaksinasi Covid-19 di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur kemarin (19/8).
Jokowi menyampaikan PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19 sudah di atur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Yaitu Menteri Pendidikan, Kebudyaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. ’’Jadi untuk semuanya pelajar di seluruh tanah air, kalau sudah divaksin silahkan dilakukan langsung belajar tatap muka,’’ katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan antusiasme murid dan guru supaya bisa kembali belajar di kelas sangat tinggi. Tetapi dia mengingatkan bahwa semua pihak harus berhati-hati supaya tidak terinveksi Covid-19 ketika PTM terbatas kembali dibuka.
Kepada para siswa Jokowi mengingatkan supaya terus disiplin mematuhi protokol kesehatan. Seperti disiplin menggunakan masker, menjaga jarak dari kerumunan, serta rajin menci tangan. Menurut dia, pelajar harus tetap disiplin protokol kesehatan meskipun sudah menerima vaksin Covid-19. Sebab dari informasih yang ada di masyarakat, banyak pasien terkena Covid-19 padahal sudah disuntik vaksin Covid-19.
’’Saya titip semuanya pada anak-anak tetap belajar daring. Tetap belajar. Tapi kalau nanti pas bisa sudah tatap muka, pakai masker jangan dilupangan,’’ tuturnya. Jokowi berharap para siswa tetap belajar dengan tekun dan serius di tengah pembelajaran daring.
Di tempat terpisah Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang digelar di Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Vaksinasi yang menarget 5.000 orang santri dan masyarakat umum ini diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut (AL).
Dia menjelaskan vaksinasi Covid-19 yang digelar TNI AL itu bagian dari upaya percepatan vaksinasi di Indonesia. Sehingga bisa mengejar target herd immunity pada akhir 2021 nanti. ’’Jadi saya ingin Indonesia ini sudah selesai sebanyak 77 persen dari penduduknya. Atau sekitar 200,8 juta penduduk,’’ jelasnya.
Ma’ruf menegaskan orang yang sudah divaksin memang bukan berarti tidak akan terkena Covid-19. Tetapi dia mengatakan orang yang sudah divaksin Covid-19 memiliki ketanggungan lebih untuk menghadapi virus itu. Sehingga tidak sampai menjadi berat dan membahayan jiwa.
Untuk itu dia berharap seluruh masyarakat bersedia divaksin Covid-19. ’’Terutama untuk tercapainya kekebalan kelompok. Dan juga ini masalah perintah agama,’’ tuturnya. Dia mengatakan di agama ada perintah untuk berusaha atau berikhtiar supaya mencegah terjadinya penyakit. Jadi tidak seakan-akan pasrah terhadap takdir.
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 17 Agustus 2021 menyebutkan tingakt vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Serang belum terlalu tinggi. Dari target sebanyak 1,2 juta orang, baru 88 ribuan yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Kemudian sebanyak 41 ribuan orang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mengamankan stock vaksin Covid-19. Sejak awal tahun hingga saat ini, setidaknya sudah 197 juta dosis vaksin yang diamankan oleh Indonesia. Baik dalam bentuk bahan baku maupun siap pakai.
Jumlah tersebut pun bertambah, kemarin (19/8). Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyamapaikan, Indonesia telah kedatangan 450 ribu vaksin AstraZeneca hibah dari Pemerintah Belanda. Jumlah ini merupakan tahap pertama dari komitmen untuk dukungan 3 juta vaksin melalui kerja sama bilateral. Di mana, pembahasannya dilakukan olehnya bersama Menlu Belanda dan PM Belanda di Den Haag pada 1 Juli 2021 lalu. ”Atas nama pemerintah, saya sampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan,” ujarnya, kemarin (19/8).
Di hari yang sama, Pemerintah juga telah melakukan pembelian 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan 567500 dosis AstraZeneca jalur B to B. Sehingga total vaksin yang dating kemarin sebanyak 2.578.280 dosis vaksin. Dijadwalkan, hari ini (20/8), akan tiba lagi 5 juta vaksin Sinovac.
”Kemenlu dan diplomasi Indonesia akan terus bekerja dan bekerja untuk memastikan keamanan pasokan vaksin di Indonesia melalui semua jalur dan mekanisme yang tersedia,” tegasnya. Selain itu, diplomasi Indonesia akan bekerja agar kesetaraan vaksin bagi semua negara terwujud.
Retno menyampaikan, secara global telah terjadi kenaikan kasus Covid-19. Sejumlah negara tengah berusaha mengendalikan angka penularan dengan membatasi perjalanan orang dan perketat protokol kesehatan, serta vaksinasi.
Di Indonesia, kasus memang berhasil diturunkan saat ini. Kendati begitu, penurunan ini tidak membuat masyarakat lengah. ”Harus tetap waspada. Negara zero Covid-19 berbulan-bulan bisa tetap mengalami kenaikan,” jelasnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, hingga akhir tahun 2021, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan terhadap 200 juta rakyat. Artinya, bila masing-masing orang membutuhkan dua dosis maka kebutuhan vaksin minimal 400 juta dosis.
”Sampai Juli kemarin, kita baru berhasil memperoleh 90 juta dosis. Dan adalah rencana kita untuk bisa mengejar sisanya sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Indonesia sendiri hingga saat ini telah mengamankan sekitar 370 juta dosis dari berbagai jalur. baik B to B, multilateral, dan hibah dari negara tetangga. Dia berharap, dari kontrak yang dilakukan sebelumnya, kepastian kedatangan vaksin-vaksin yang dipesan bisa sesuai dengan rencana sehingga target akhir tahun tercapai.
”Kedatangan Pfizer merupakan B to B pemerintah Indonesia dan Pfizer. Ada empat jenis jalur B to B, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan Novavax,” paparnya. Dari empat jenis tersebut, tiga sudah kirim dosis pertamanya. Sementara Novavax masih harus menunggu FDA dari Amerika Serikat yang diperkirakan keluar persetujuannya dalam waktu dekat.
Terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini sudah 84,5 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan. Jumlah tersebut dari 54,9 juta dosis untuk vaksinasi dosis pertama dan 29,5 juta dosis untuk penyuntikan dosis kedua. ”Sementara, 320 ribu dosis sudah kita suntikkan ke tenaga kesehatan untuk booster,” paparnya.
Pihaknya pun terus berupaya mendistribusikan vaksin beserta peralatan pendukung ke dinas provinsi. Yang kemudian disalurkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk didistribusikan ke puskesmas dan layanan faskes lainnya. Seluruhnya dilaksanakan dengan prosedur memadai untuk menjamin keamanan vaksin. Begitu pula dengan pencatatan baik pendistribusian maupun penggunaan. ”Kami menggunakan system monitoring elektronik biotracking atau SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik),” jelasnya.
Menurutnya, aplikasi tersebut berisi segala informasi mengenai vaksinasi. Termasuk pencatatan batch, tanggal kadaluarsa, dan lainnya. Sehingga, dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui vaksin yang tersedia di wilayahnya.
Terpisah, vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil digelar di Balai Kota DKI, kemarin (19/8). Tak hanya di Jakarta, vaksinasi ibu hamil juga dilaksanakan di 10 provinsi.
Ketua KPC PEN dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin ikut hadir di Balai Kota DKI dalam launching vaksinasi ibu hamil tersebut. Dalam kesempatan itu, Airlangga menekankan pentingnya vaksinasi tersebut. Mengingat, ibu hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi Covid-19, khususnya dengan kondisi medis tertentu. Tingginya risiko tersebut berdampak pada kehamilan dan bayinya.
Dia melanjutkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, para bidan dikerahkan untuk menjadi vaksinator ibu hamil. “BKKBN sudah on board sejak 2 bulan yang lalu. Memang pasukannya banyak dan ini berpotensi menambah kemampuan vaksinasi melalui para bidan. Selain itu, bidan dipilih sebagai vaksinator karena keberadaannya di tengah masyarakat, utamanya bidan yang membuka praktek sendiri. Bidan juga yang sudah terlatih dan paham dalam menghadapi ibu hamil. Dan ini menjadi one stop service BKKBN,” ujarnya.
Selain itu, seluruh stakeholder terkait diharapkan terlibat sebagai game changer penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Diharapkan banyak pengusaha terlibat sehingga ini menjadi bagian dari social responsibility kepada masyarakat. Karena penanganan Covid-19 ini harus dikeroyok dan dilakukan secara gotong royong, ditingkatkan serta dilaksanakan di 34 provinsi Indonesia,” katanya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan, hipertensi menjadi penyebab terbanyak gagal melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini termasuk pada ibu hamil. “Pada saat vaksinasi, kami baru menyadari juga bahwa paling banyak rakyat Indonesia yang gagal divaksinasi karena hipertensi,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Dengan fakta tersebut, penting untuk melakukan kampanye masif terutama bagi ibu hamil tentang upaya dalam medeteksi dan melakukan perawatan bila mengalami hipertensi. Sehingga, pihaknya melakukan intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu hamil saat melahirkan dengan melakukan pemasangan ultrasonografi (USG) di seluruh puskesmas.
Mulai tahun depan, lebih dari 10 ribu puskesmas di RI akan dipasang alat USG. “Saya baru menyadari USG-USG tersebut umumnya tersedia di rumah sakit besar, tapi tidak demikian untuk puskesmas di pedesaan sehingga dengan adanya alat tersebut akan sangat membantu kita mengamati kondisi sang bayi selama masih dalam kandungan, sehingga akan mengurangi resiko perdarahan pada saat nanti melahirkan,” jelasnya.
Di tengah upaya pemerintah mempercepat vaksinasi, parlemen menyoroti ada beberapa kasus di mana yang bukan tenaga kesehatan menerima vaksin booster atau vaksinasi ketiga. Komisi IX pun meminta agar pemberian vaksinasi ketiga difokuskan untuk yang prioritas dulu.
Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, adanya pemberian vaksin booster untuk yang bukan nakes sebaiknya dihentikan dulu. “Di luar itu (nakes) sebetulnya tidak boleh diberikan kepada mereka yang sudah divaksin dua kali,” jelas politisi PAN itu kemarin (19/8).
Kementerian Kesehatan, lanjut dia, telah memberikan edaran di mana vaksin Moderna yang digunakan untuk booster nakes bisa saja diberikan kepada masyarakat awam. Hanya saja, khusus bagi mereka yang belum pernah divaksin. “Jadi kalau ada masyarakat kita yang belum pernah divaksin, dia boleh disuntik Moderna. Dengan catatan bukan untuk booster ketiga,” lanjutnya.
Saleh mengakui, karena ini bersifat surat edaran, memang tidak ada sanksi tegas bagi non-nakes yang diketahui mendapat vaksin booster. Namun, masyarakat bisa menilai apakah etis atau tidak etis. “Menurut saya, persoalan ini kita berikan penilaian keada masyarakat. Harapan kita jangan sampai terulang lagi,” paparnya.
Sementara itu pengawasan terhadap harga tes PCR terus dilakukan Polri. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menuturkan bahwa pengawasan kebijakan harga tes PCR dilkukan kepolisian. Tidak hanya tingkat Mabes Polri, namun semua satuan wilyah baik polda, polres dan polsek telah diinstruksikan untuk mengawasi. “Kami dan jajaran adalah tangan negara untuk pengawasan pelaksanaannya,” paparnya.
Tentu dalam pengawasan itu tidak bisa dilakukan kepolisian sendiri. Karenanya diharapkan masyarakat berperan aktif dengan melaporkan bila ada penyedia tes PCR yang meminta tarif di atas yang telah ditetapkan. “ mohon partisipasinya menginformasikan,” tuturnya.
Yang juga penting adalah kesadaran dari ekosistem fasilitas kesehatan, khususnya yang melayani tes PCR. Fasilitas kesehatan harus mampu untuk segera beradaptasi dengan ketentuan. “patuhi dan laksanakan keputusan tarif tertinggi pemerintah, “ jelasnya. (wan/mia/dee/deb/idr/JPG)
