“Memotong dana atas dasar kegagalan tata kelola sama artinya dengan menghukum publik atas kesalahan yang seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut Lily menyatakan, persoalan dana otonomi khusus hari ini pada akhirnya bukan sekadar soal berkurangnya angka, melainkan soal memudarnya makna politik otonomi khusus itu sendiri.
Ketika dana ini terus diperlakukan sebagai variabel fiskal biasa, yang sesungguhnya dipangkas bukan hanya anggaran, tetapi juga kepercayaan dan harapan. Papua, menurutnya tidak sedang meminta keistimewaan tanpa tanggung jawab, melainkan menuntut konsistensi negara terhadap janji keadilan yang pernah disampaikan.
“Janji itu seharusnya dijaga melalui kebijakan yang adil dan penegakan hukum yang tegas, bukan melalui pengurangan anggaran yang justru memperlemah tujuan otonomi khusus,” pungkasnya. Namun ada juga yang tidak sependapat dan menganggap gubernur hanya memanfaatkan moment.
“Mengapa baru saat ini menyampaikan soal kemerdekaan di pemerintah pusat? mengapa disuarakan ketika ada anggaran yang terpangkas. Mengapa tidak dari dulu?. Nanti ada pemangkasan barulah bawa isu-isu Papua merdeka, kami pikir pemerintah pusat sudah paham cara-cara ini,” ujar Stevanus dalam kolom komentarnya.
Ia menyatakan jangan menjual isu Papua merdeka dan ancaman disintegrasi bangsa ketika anggaran dikurangi. Harusnya pemerintah mengevaluasi mengapa sampai dikurangi dan kalaupun disetujui ada penambahan maka yang sepatutnya mendapatkan dana itu adalah mereka yang selama ini berpanas-panasan melakukan aksi demo memprotes kebijakan pemerintah bahkan sampai meminta merdeka.
“Memotong dana atas dasar kegagalan tata kelola sama artinya dengan menghukum publik atas kesalahan yang seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut Lily menyatakan, persoalan dana otonomi khusus hari ini pada akhirnya bukan sekadar soal berkurangnya angka, melainkan soal memudarnya makna politik otonomi khusus itu sendiri.
Ketika dana ini terus diperlakukan sebagai variabel fiskal biasa, yang sesungguhnya dipangkas bukan hanya anggaran, tetapi juga kepercayaan dan harapan. Papua, menurutnya tidak sedang meminta keistimewaan tanpa tanggung jawab, melainkan menuntut konsistensi negara terhadap janji keadilan yang pernah disampaikan.
“Janji itu seharusnya dijaga melalui kebijakan yang adil dan penegakan hukum yang tegas, bukan melalui pengurangan anggaran yang justru memperlemah tujuan otonomi khusus,” pungkasnya. Namun ada juga yang tidak sependapat dan menganggap gubernur hanya memanfaatkan moment.
“Mengapa baru saat ini menyampaikan soal kemerdekaan di pemerintah pusat? mengapa disuarakan ketika ada anggaran yang terpangkas. Mengapa tidak dari dulu?. Nanti ada pemangkasan barulah bawa isu-isu Papua merdeka, kami pikir pemerintah pusat sudah paham cara-cara ini,” ujar Stevanus dalam kolom komentarnya.
Ia menyatakan jangan menjual isu Papua merdeka dan ancaman disintegrasi bangsa ketika anggaran dikurangi. Harusnya pemerintah mengevaluasi mengapa sampai dikurangi dan kalaupun disetujui ada penambahan maka yang sepatutnya mendapatkan dana itu adalah mereka yang selama ini berpanas-panasan melakukan aksi demo memprotes kebijakan pemerintah bahkan sampai meminta merdeka.
