Menurutnya, alasan DPR melemah karena dominasinya sudah dikuasai oleh partai-partai pendukung. Hal ini diperparah juga dengan keinginan Presiden Prabowo menggunakan sistem satu komando.
“Dengan situasi seperti ini, jika PDIP ingin menjalankan perannya sebagai oposisi maka harus membangun komunikasi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat, oposisi tidak bisa bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Yakobus menerangkan bahwa hampir semua posisi yang ada di DPR Provinsi Papua saat ini dikombinasi partai yang mayoritas saat Pilkada kemarin mendukung gubenur terpilih.
“Nantinya, kebijakan apa pun yang gubernur keluarkan tidak akan ada kritikan atau pengawasan yang ketat kepada kinerja gubernur dan wakil gubernur dan ini akan menghambat proses politik pemerintahan,” katanya.
Kata Yakobus, gubernur saat ini menjaga harmonisasi hubungan. Namun ketika berbicara dalam konteks Otsus, seharusnya DPR corong penyampaian suara rakyat. Terutama menyampaikan agar gubernur bekerja berpihak kepada kepentingan pembangunan di Papua.
“Ada kekhawatiran daya kritis akan melemah kepada pemerintah, ditambah banyaknya politik yang sifatnya transaksional. Bisa dalam kepentingan penyusunan legislasi di daerah, contohnya ketika gubernur akan mengeluarkan kebijakan Perda,” imbuhnya.
Sambungnya, yang dibutuhkan saat ini adalah program yang sudah disampaikan dimasa kampanye cepat diwujudkan dan harus direalisasikan.
“Ketika program tersebut tidak seiring dengan kepentingan masyarakat, kita berharap DPR dan MRP mengontrol kebijakan tersebut. Terutama menyangkut Perdasus kita yang saat ini masih kurang, terkait bagaimana menjaga kepentingan masyarakat lokal atau orang asli Papua,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
