JAYAPURA-Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan MRP (Majelis Rakyat Papua) mengusulkan agar sistem noken yang digunakan di sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua saat Pemilu, dihapus.
Usulan ini disampaikan Pokja Perempuan dalam rapat pleno pembahasan dan pengesahan resolusi pemenuhan hak konstitusional OAP (Orang Asli Papua) pada Pemilu Legislatif 2019 di ruang rapat kantor MRP, Selasa (21/5) malam.
Sekretaris Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari menyampaikan bahwa selain berbagai pelanggaran prosedur atau hal lainnya dalam Pemilu 2019, sistem noken juga dinilai menimbulkan ketidakadilan hak politik di Papua khususnya daerah yang menggunakan sistem noken.
Menurut Orpa Nari, sistem noken dalam pelaksanaannya sangat berpihak pada calon anggota legislatif (Caleg) laki-laki dibandingkan Caleg perempuan. “Suara hasil Noken, sebagian besar untuk Caleg laki-laki. Sementara banyak Caleg perempuan yang tidak merasakan atau mendapatkan suara dari hasil noken tersebut,” kata Orpa Nari dalam rapat pleno tersebut.
Terkait hal ini, pihaknya mengusulkan ke MRP untuk mencabut sistem noken dalam Pemilu sehingga semua mendapatkan hak politik yang sama baik laki-laki maupun perempuan Papua.
“Kalau bisa sistem noken yang kita gunakan saat ini ditiadakan saja. Karena hanya menguntungkan Caleg laki-laki saja,” tegasnya.
Dalam beberapa pelaksanaan Pemilu, menurutnya banyak Caleg perempuan yang tidak bisa mendapatkan suara signifikan di daerah pemilihannya terutama di wilayah yang menggunakan sistim noken.
Terkait usulan dari Pokja Perempuan, ketua MRP Timotius Murib menyebutkan perlu dilakukan kajian dan dalam hal ini sistem noken tentunya tidak dihilangkan begitu saja.
“Itu semua adalah usulan yang tentu kita harus berpikir panjang. Tentunya tidak langsung diiyakan namun perlu ada kajian yang membuktian bahwa sistem noken betul berpihak pada Caleg laki-laki saja,” jelasnya.
Timotius Murib menilai bahwa sistem noken merupakan sistem yang diambil dari kebiasaan atau kearifan lokal. Dimana dalam menentukan suatu pemimpin atau persoalan lain, segenap elemen harus sepakat terhadap satu keputusan saja.
“Sebenarnya sistem noken itu tidak ada persoalan, hanya saja orang yang mempunyai kepentingan terselubung saja sehingga mengarahkan sistem tersebut untuk berpihak kepada satu Caleg saja,” pungkasnya. (kim/nat)
