Hermes menilai berbagai regulasi yang telah dibuat pemerintah untuk Papua, mulai dari Undang-undang Otsus hingga aturan turunannya, semestinya mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Namun, kenyataanya menurut dia, berbagai persoalan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya.
“Papua dikasih Undang-Undang Otonomi Khusus, dibuatkan peraturan pemerintahnya, dibuat ada peraturan menterinya, turun keputusan presiden, semua tidak berlaku. Ini berarti ada yang tidak beres di republik ini,” ujarnya.
Hermes menegaskan pemerintah pusat wajib merespons langkah yang diambil gereja melalui HONAI. Ia mengatakan persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pemerintah daerah, sebab persoalan yang disuarakan gereja menyangkut kondisi kemanusiaan masyarakat secara lebih luas.
“Pemerintah pusat wajib merespons. Karena kalau hanya sekadar pemerintah daerah, mungkin soal pembagian kue atau pembagian apa yang tidak adil. Tapi kalau sudah sampai bicara di tingkat gereja untuk turun tangan, ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Menurut Hermes, keterlibatan gereja memiliki posisi penting karena sebagian besar pejabat pemerintahan di Tanah Papua juga merupakan bagian dari komunitas gereja. “Semua pejabat di Papua ada di dalam gereja. Jadi ketika gereja mengambil alih, seolah-olah mengambil merek yang seharusnya diperjuangkan oleh anak-anak yang ada di pemerintahan,” ujarnya.
Hermes menilai berbagai regulasi yang telah dibuat pemerintah untuk Papua, mulai dari Undang-undang Otsus hingga aturan turunannya, semestinya mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Namun, kenyataanya menurut dia, berbagai persoalan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya.
“Papua dikasih Undang-Undang Otonomi Khusus, dibuatkan peraturan pemerintahnya, dibuat ada peraturan menterinya, turun keputusan presiden, semua tidak berlaku. Ini berarti ada yang tidak beres di republik ini,” ujarnya.
Hermes menegaskan pemerintah pusat wajib merespons langkah yang diambil gereja melalui HONAI. Ia mengatakan persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pemerintah daerah, sebab persoalan yang disuarakan gereja menyangkut kondisi kemanusiaan masyarakat secara lebih luas.
“Pemerintah pusat wajib merespons. Karena kalau hanya sekadar pemerintah daerah, mungkin soal pembagian kue atau pembagian apa yang tidak adil. Tapi kalau sudah sampai bicara di tingkat gereja untuk turun tangan, ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Menurut Hermes, keterlibatan gereja memiliki posisi penting karena sebagian besar pejabat pemerintahan di Tanah Papua juga merupakan bagian dari komunitas gereja. “Semua pejabat di Papua ada di dalam gereja. Jadi ketika gereja mengambil alih, seolah-olah mengambil merek yang seharusnya diperjuangkan oleh anak-anak yang ada di pemerintahan,” ujarnya.
