Karena itu, ia menyatakan Komisi 1 mendukung langkah gereja melalui HONAI dalam menyuarakan persoalan masyarakat Papua. “Kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, legislatif, ya kita kembali kiblatnya ke gereja. Kita mendukung,” tegasnya.
Hermes juga menyinggung persoalan korupsi dalam pengelolaan anggaran Otsus. Menurut dia, evaluasi tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah daerah, tetapi juga perlu melihat secara menyeluruh pengelolaan anggaran dan potensi penyimpangan di tingkat pusat.
“Kalau bilang Otsus sudah turun, uang sudah turun, tapi korupsinya merajalela, korupsi besar itu ada di mana dulu? Di daerah atau di pusat,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan refleksi dalam melihat kembali kebijakan dan pelaksanaan Otsus di Papua. “Kalau di pusat yang menjadi biang korupsi tidak diusut, sementara daerah yang kecil ini mau diusut, berarti pemerintah setengah hati mengatasi persoalan di Papua,” pungkas Hermes. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Karena itu, ia menyatakan Komisi 1 mendukung langkah gereja melalui HONAI dalam menyuarakan persoalan masyarakat Papua. “Kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, legislatif, ya kita kembali kiblatnya ke gereja. Kita mendukung,” tegasnya.
Hermes juga menyinggung persoalan korupsi dalam pengelolaan anggaran Otsus. Menurut dia, evaluasi tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah daerah, tetapi juga perlu melihat secara menyeluruh pengelolaan anggaran dan potensi penyimpangan di tingkat pusat.
“Kalau bilang Otsus sudah turun, uang sudah turun, tapi korupsinya merajalela, korupsi besar itu ada di mana dulu? Di daerah atau di pusat,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan refleksi dalam melihat kembali kebijakan dan pelaksanaan Otsus di Papua. “Kalau di pusat yang menjadi biang korupsi tidak diusut, sementara daerah yang kecil ini mau diusut, berarti pemerintah setengah hati mengatasi persoalan di Papua,” pungkas Hermes. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
